Tinjauan Mengenai Penyimpanan Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Buruh Di Kota Padang

Wahyudi, Havid (2011) Tinjauan Mengenai Penyimpanan Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Buruh Di Kota Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Full Text) OK S1 Hukum 2011 Havid Wahyudi 06940007.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Perlindimgan kq)ada buruh/pekeija yang beikaitan dengan waktu kerja Diatur dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakegaan yakni Selama 7 atau 8 jam, namim dalam pelaksanaan ketentuan ini tidak terlaksana Dengan baik karena pada umumnya penisahaan melakukan penyimpangan Teifaadap peraturan waktu kega tersebut. Pennasalahan dalam tulisan ini adalah; Pertama, faktor apa yang menyebabkan tegadinya penyimpangan waktu kega dan Waktu istirahat yang dllakukan oleh pengusaba maiqiun yang dilakukan oleh Buruh. Kedua, upaya apa yang dilakukan imtuk menghindari tegadinya Penyimpangan waktu kerja dan waktu istiiahat serta peranan pemerintah dalam Penyimpangan waktu kega dan waktu istirahat. Metode penelitian yang digunakanYuridis sosiologis yaitu pendekatan yang mellhat atau mengkaji ketentuan Hukum yang berlaku dan kemudian membandingkannya dengan apa yang tegadi Dilapangan atau di masyarakat. Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa: a) Dalam penyimpangan waktu kega fektor yang paling utama tegadinya Penyimpangan waktu kega dan waktu istirahat yang dilakukan oleh pengusaha Adalah karena adanya pekegaan yang dilakukan secara terus menerus oleh Penisahaan dan penyimpangan yang dilakukan oleh buruh/pekega pada dasamya Pekegaan yang Dilakukan tersebut tidak sesuai dengan upah yang dldapatkan oleh Buruh/pekega dan para buruh/pekega tidak mengetediui mengenai peraturan Perundang-undangan ketenagakeg'aan yang disebabkan kurangnya sosialisasi Terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakegaan yang dilakukan oleh Pemerintah. B) upaya yang dilakukan imtuk mencegah teg'adlnya penyimpanganWaktu keija dan waktu istirahat dengan cara memberlakukan jam masuk kega Menjadi 3 shift, c) serta peranan pemerintah dalam penyimpangan waktu kega Mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan apakah sesum dengan Yang tegadi di larangan dan tugas tersebut akan diserahkan kepada pegawai Pengawas perburuhan di daerah masing-masing.

Actions (login required)

View Item