Transformasi Kebijakan Perfilman Indonesia Era Reformasi ( 1998-2009 )

Hanifa, Salsabila (2025) Transformasi Kebijakan Perfilman Indonesia Era Reformasi ( 1998-2009 ). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER (1).pdf - Published Version Download (452kB)
	Text (BAB 1) BAB I (1).pdf - Published Version Download (843kB)
	Text (Bab V Kesimpulan) BAB V KESIMPULAN .pdf - Published Version Download (395kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka .pdf Download (695kB)
	Text (Skripsi Fulltext) Skripsi Full Hanifa Salsabila-2110713006.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji transformasi kebijakan perfilman Indonesia dari era Orde Baru hingga pasca-Reformasi, dengan fokus pada pergeseran dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 yang berbasis sensor represif menuju Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 yang menerapkan sistem klasifikasi usia. Melalui analisis dokumen kebijakan, studi kasus film pasca-reformasi, penelitian ini mengungkap bagaimana proses legislasi UU Perfilman 2009 berlangsung melalui mekanisme yang lebih terbuka dan deliberatif, melibatkan komunitas film, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Perubahan terminologi dari "sensor" menjadi "klasifikasi" mencerminkan transformasi fundamental dalam relasi kekuasaan antara negara dan masyarakat dalam ranah kebudayaan, di mana film tidak lagi diposisikan sebagai instrumen ideologi negara melainkan sebagai medium ekspresi kreatif yang dilindungi. Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi kebijakan perfilman merupakan proses berkelanjutan yang tidak berjalan linear. Reformasi hukum formal diperlukan namun tidak cukup untuk menjamin kebebasan berekspresi substantif. Masa depan perfilman Indonesia bergantung pada kemampuan pemangku kepentingan membangun kolaborasi produktif, memperkuat kapasitas kelembagaan, dan menjaga keseimbangan dinamis antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Dengan memastikan kontinuitas reformasi dan pengelolaan tantangan secara cerdas, Indonesia memiliki potensi menjadikan perfilman sebagai pilar demokrasi yang matang dan menempatkan diri sebagai produsen aktif dalam peta sinema dunia.

Actions (login required)

View Item