Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Pada Mahkamah Syar’iyah Aceh (Studi Kasus Putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh Dan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh)

Muhammad Zacky, Mahendri (2026) Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Pada Mahkamah Syar’iyah Aceh (Studi Kasus Putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh Dan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (317kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (537kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (243kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (267kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Sanksi terhadap tindak pidana zina merupakan bentuk penerapan hukum pidana Islam di Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Meskipun fiqh jinayah telah mengatur sanksi zina, dalam praktiknya terdapat perbedaan antara ketentuan qanun dengan prinsip fiqh. Penelitian ini membahas: (1) dasar hukum dan sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku zina dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh dan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh; (2) kesesuaian pertimbangan hakim dengan Qanun Jinayat dan prinsip hukum pidana Islam; serta (3) perbedaan antara Qanun Aceh dan fiqh jinayah dalam hal pembuktian dan sanksi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat evaluatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data bersumber dari bahan hukum primer (qanun, undang-undang, dan putusan pengadilan) serta bahan hukum sekunder (literatur dan jurnal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan menggunakan dasar hukum utama yaitu Pasal 34 Qanun Jinayat, namun dengan perbedaan sanksi. Dalam Putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh, terdakwa dijatuhi ‘uqubat hudud cambuk 100 kali, sedangkan dalam Putusan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh, hakim menjatuhkan hudud cambuk 100 kali dan ta’zir penjara 75 bulan karena dampak perbuatan yang lebih berat. Dalam perspektif fiqh jinayah, penerapan sanksi ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, terutama terkait hukuman rajam bagi pezina muhshan dan batas usia pertanggungjawaban pidana yang berbeda. Saran terhadap hasil penelitian adalah perlunya harmonisasi antara Qanun Jinayat dengan prinsip-prinsip fiqh jinayah agar penerapan hukum pidana Islam di Aceh dapat mencerminkan keadilan substantif. Selain itu, diperlukan penguatan pemahaman aparat penegak hukum dalam menerapkan pembuktian perkara zina agar tidak menimbulkan disparitas putusan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan antara qanun dan fiqh jinayah dalam konteks penegakan hukum syariat. Kata Kunci: Sanksi, Zina, Mahkamah Syar’iyah Aceh, Qanun Jinayat, Fiqh jinayah.

Actions (login required)

View Item