Pengawasan BPOM Terhadap Kandungan Produk Perawatan Kulit Overclaim (Klaim Berlebihan) Dalam Upaya Perlindungan Konsumen

Khairunisa, - (2026) Pengawasan BPOM Terhadap Kandungan Produk Perawatan Kulit Overclaim (Klaim Berlebihan) Dalam Upaya Perlindungan Konsumen. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover & Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (199kB)
	Text (Bab I) 02. Bab I.pdf - Published Version Download (269kB)
	Text (Bab IV) 03. Bab IV.pdf - Published Version Download (118kB)
	Text (Daftar Kepustakaan) 04. Daftar Kepustakaan.pdf - Published Version Download (161kB)
	Text (SKRIPSI FULLTEXT) 05. SKRIPSI FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (982kB) | Request a copy

Abstract

Pesatnya pertumbuhan industri kosmetik dan perawatan kulit di Indonesia mendorong maraknya praktik overclaim atau klaim berlebihan mengenai kandungan dan manfaat produk yang berpotensi menyesatkan konsumen serta merugikan secara finansial, kesehatan, dan psikologis. Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian, yakni: 1. Bagaimana bentuk pengawasan BPOM terhadap kandungan produk perawatan kulit overclaim (klaim berlebihan) dalam upaya perlindungan konsumen? 2. Bagaimana efektivitas pengawasan BPOM terhadap kandungan produk perawatan kulit overclaim (klaim berlebihan) dalam upaya perlindungan konsumen? 3. Apa kendala yang dihadapi BPOM dalam pengawasan terhadap kandungan produk perawatan kulit overclaim (klaim berlebihan) dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya? Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian empiris. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1. Pengawasan BPOM terhadap produk perawatan kulit overclaim (klaim berlebihan) dilaksanakan melalui dua tahapan, yaitu pengawasan pre-market (sebelum produk beredar) dan post-market (setelah produk beredar di masyarakat). Pengawasan dilakukan oleh bidang iklan dan promosi kosmetik serta bidang pengawasan sampling dan pengujian kosmetik. Selain itu, BPOM menjalin kerja sama lintas sektor dengan berbagai pihak untuk menindak pelanggaran di ranah digital. Namun, implementasi pengawasan masih menghadapi kendala, terutama dalam pengawasan produk perawatan kulit yang diedarkan secara digital. 2. Efektivitas pengawasan BPOM dalam melindungi konsumen pada dasarnya telah terwujud melalui penerapan mekanisme regulasi, pemberian sanksi administratif serta penyediaan kanal pengaduan bagi masyarakat. Namun, persepsi masyarakat, pengalaman konsumen secara langsung serta minimnya sosialisasi yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan masih memiliki keterbatasan, terutama terkait tindak lanjut laporan dan transparansi informasi hasil pengawasan. 3. Pengawasan tersebut masih dihadapkan berbagai kendala, seperti pesatnya penjualan produk di platform digital, lemahnya verifikasi ilmiah, dan rendahnya literasi hak hak konsumen. Hambatan lain mencakup keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, dan tumpang tindih klasifikasi. Untuk mengatasinya, BPOM menerapkan pengawasan berbasis risiko dengan dukungan teknologi digital, seperti sistem risk profiling, big data, dan AI analystic, serta memperkuat kapasitas laboratorium, kerja sama dengan lembaga riset, dan penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran.

Actions (login required)

View Item