PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PAKAIAN BEKAS IMPOR ILEGAL DI KOTA BATAM

Wahyu Pradipa Putra, Pratama (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PAKAIAN BEKAS IMPOR ILEGAL DI KOTA BATAM. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (144kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (388kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (241kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (333kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Perdagangan pakaian bekas impor serta mengimpor pakaian bekas merupakan hal yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan kita yaitu di dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Praktik impor dan perdagangan pakaian bekas tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi industri tekstil dalam negeri, tetapi juga berdampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Di Kota Batam sebagai wilayah perbatasan dan jalur strategis perdagangan internasional menjadi titik rawan masuknya barang ilegal, termasuk pakaian bekas impor dan hal itu dibenarkan dengan fakta lapangan bahwa banyak praktik ilegal seperti mengimpor dan memperdagangkan pakaian bekas impor di Kota Batam. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor oleh Bea Cukai dan Kepolisian di Kota Batam, serta (2) apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan sosiologis, yang menggabungkan analisis norma hukum dan realitas sosial di lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat penegak hukum terkait, yaitu Bea Cukai dan Kepolisian Kota Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik impor dan perdagangan pakaian bekas di Kota Batam belum berjalan efektif. Meskipun Bea Cukai secara rutin melakukan penindakan terhadap masuknya barang ilegal, namun masih terdapat beberapa hambatan terhadap pengawasan serta penegakan berkaitan kegiatan impor pakaian bekas tersebut. Dalam hal penegakan hukum oleh Kepolisian Kota Batam terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor, mengakui belum pernah dilakukannya penindakan. Hambatan utama meliputi tingginya permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas impor, keterbatasan jumlah dan sumber daya aparat penegak hukum, serta kurangnya koordinasi antarinstansi terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum dapat ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih ketat di pintu masuk perdagangan, penguatan kerja sama antara Bea Cukai, Kepolisian, dan pemerintah daerah, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif pakaian bekas impor terhadap kesehatan, lingkungan, dan perekonomian nasional. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pakaian Bekas Impor, Kota Batam

Actions (login required)

View Item