Implementasi Elektronik Visum Di Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Kab. Tanah Datar

Hafizh, Zuhhad (2026) Implementasi Elektronik Visum Di Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Kab. Tanah Datar. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (335kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (452kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (289kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (406kB)
	Text (Skripsi Full) Skripsi Full.pdf - Published Version Download (2MB)

Abstract

Penerapan digitalisasi birokrasi merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Salah satu bentuk digitalisasi tersebut adalah penerapan Electronic Visum (E-Visum) oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai sistem pelaporan kinerja dan kehadiran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) berbasis teknologi informasi. Kebijakan E-Visum didasarkan pada Peraturan Kepala BKKBN Nomor 6 Tahun 2023 sebagai bentuk diskresi administratif untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun, dalam pelaksanaannya di Kabupaten Tanah Datar, kebijakan ini belum berjalan optimal.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana kebijakan Kepala BKKBN dalam penerapan E-Visum ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara; dan 2) bagaimana implementasi E-Visum di Kabupaten Tanah Datar serta upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pelaksanaannya sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis melalui wawancara dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Visum merupakan diskresi administratif yang sah secara hukum dan bertujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja PKB. Namun, implementasinya terkendala oleh keterbatasan jaringan internet, ketidakseimbangan beban kerja PKB, serta kendala teknis aplikasi. Upaya pemerintah telah dilakukan melalui pelatihan dan evaluasi, namun masih diperlukan penguatan infrastruktur dan penyesuaian kebijakan agar selaras dengan prinsip good governance Kata Kunci: E-Visum, Diskresi Administratif, Hukum Administrasi Negara, BKKBN.

Actions (login required)

View Item