Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Penipuan dalam Usaha Distribusi dengan Skema Piramida (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN SBy)

Herlins, Dian Anjelina (2026) Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Penipuan dalam Usaha Distribusi dengan Skema Piramida (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN SBy). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover and Abstrak) Abstrak.pdf - Published Version Download (337kB)
	Text (BAB I (Pendahuluan)) BAB I (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (418kB)
	Text (BAB IV) BAB IV (Kesimpulan & Saran).pdf - Published Version Download (169kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (203kB)
	Text (SKRIPSI FULL DIAN ANJELINA HERLINS) Tugas Akhir Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana penipuan dalam usaha distribusi dengan skema piramida merupakan praktik bisnis ilegal yang memperoleh keuntungan bukan dari penjualan barang atau jasa, melainkan dari biaya partisipasi anggota baru sebagaimana dilarang dalam Pasal 9 dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Oleh karena itu menjadi perhatian bagi Peneliti untuk mengkaji tentang putusan bebas pada putusan ini. Rumusan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus bebas perkara tindak pidana penipuan investasi pada Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PNSby. 2) Bagaimana proses pembuktian terhadap perkara tindak pidana penipuan investasi pada Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PNSby?. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undagan dan pendekatan kasus serta sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa putusan bebas didasarkan pada penilaian majelis hakim yang menyatakan unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi. Hakim berpendapat bahwa kegiatan Memiles merupakan layanan periklanan sehingga tidak termasuk dalam kategori usaha distribusi yang menerapkan skema piramida. Selain itu, hakim menilai unsur “melawan hukum” dalam Pasal 378 KUHP tidak terbukti secara meyakinkan. Namun, hasil analisis penulis menemukan adanya sejumlah kelemahan dalam pertimbangan hakim, antara lain diabaikannya fakta bahwa terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana yang serupa dalam perkara penipuan investasi pada tahun 2015, tidak dipertimbangkannya kerugian nyata yang dialami para korban, serta tidak optimalnya penilaian terhadap barang bukti dan pola perekrutan berjenjang yang secara substantif memenuhi karakteristik skema piramida. Proses pembuktian yang dilakukan juga dinilai tidak sejalan dengan prinsip pembuktian negatif menurut Pasal 183 KUHAP karena majelis hakim tidak memberikan bobot memadai terhadap alat bukti yang secara kumulatif telah menunjukkan adanya praktik penghimpunan dana illegal. Putusan ini turut menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi menjadi preseden yang melemahkan penegakan hukum terhadap kejahatan investasi berbasis skema piramida di Indonesia.

Actions (login required)

View Item