Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Ulayat Nagari Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Di Kabupaten Padang Pariaman

Ilham, Adlhi Pratama (2025) Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Ulayat Nagari Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Di Kabupaten Padang Pariaman. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB 1) BAB 1.pdf - Published Version Download (340kB)
	Text (BAB Akhir) BAB Akhir.pdf - Published Version Download (208kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (261kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji penyelesaian ganti rugi tanah ulayat nagari dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan pusat pemerintahan di Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan hukum adat Minangkabau dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomo 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Fokus penelitian meliputi bentuk dan besaran ganti rugi, mekanisme pemberiannya, serta penyelesaian sengketa yang timbul. Pendekatan yuridis empiris digunakan dengan metode wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk menggali data dari masyarakat adat, Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan pemerintah daerah serta sifat penelitian deskriptif analitis dan teknik analisis dengan model analisis interaktif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa ganti rugi mencakup kompensasi material (uang dan penggantian tanah) dan non-material (dampak sosial-budaya), namun besaran kompensasi sering tidak memenuhi ekspektasi masyarakat karena kurangnya standar hukum yang jelas. Mekanisme pemberian ganti rugi dilakukan melalui musyawarah berjenjang, tetapi tantangan seperti ketidaktransparanan dan koordinasi yang lemah antara ninik mamak, KAN, dan pemerintah menghambat proses. Sengketa diselesaikan melalui mediasi adat oleh KAN, dengan litigasi sebagai alternatif terakhir, meskipun putusan adat tidak memiliki kekuatan hukum formal. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan regulasi yang lebih rinci, peningkatan transparansi dan penguatan kapasitas KAN.

Actions (login required)

View Item