ANALISIS PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SERANG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025)

Asyifa, Nurmaharani (2026) ANALISIS PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SERANG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (188kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (220kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (52kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (154kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Pemilihan Kepala Daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas, namun dalam praktiknya kerap menghadapi persoalan berupa pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga berpotensi merusak asas keadilan dan integritas pemilu. Hal ini juga terjadi dalam Pilkada Kabupaten Serang tahun 2024 yang kemudian menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimanakah pendekatan yuridis terhadap pelanggaran administratif yang bersifat TSM pada Pilkada Kabupaten Serang tahun 2024?. Kedua, Bagaimanakah bentuk dan pembuktian pelanggaran administratif yang bersifat TSM pada Pilkada Kabupaten Serang tahun 2024 di MK?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025. Hasil penelitian didapati yang Pertama, adanya keterlibatan aparatur pemerintah desa secara terkoordinasi dalam mendukung salah satu pasangan calon merupakan bentuk nyata pelanggaran TSM yang mencederai prinsip netralitas dan keadilan pemilu. Kedua, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan demikian tidak hanya berdampak pada selisih suara, tetapi juga pada legitimasi hasil pemilu, sehingga diputuskan pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara, hal ini berupaya mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan hasil yang lahir benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Putusan ini menegaskan bahwa pelanggaran TSM memiliki konsekuensi serius terhadap demokrasi lokal dan disarankan agar dilakukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan untuk menjamin netralitas aparatur pemerintahan, serta Badan Pengawas Pemilu perlu meningkatkan efektivitas penindakan TSM secara lebih cepat, tegas, dan independen dalam kontestasi elektoral di masa mendatang. Kata kunci: Pelanggaran TSM, Pemilihan Kepala Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Actions (login required)

View Item