Upaya Penegakan Hukum Terhadap Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Melalui Penerapan Prompt Release Procedure

Septika, Ocha Andea (2026) Upaya Penegakan Hukum Terhadap Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Melalui Penerapan Prompt Release Procedure. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (249kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) BAB 1 Pendahuluan.pdf - Published Version Download (590kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV Penutup.pdf - Published Version Download (274kB)
	Text (Daftar Pustaaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (303kB)
	Text (Full text Tesis) Tesis_Ocha Andea Septika_2320112016_Full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penegakan hukum terhadap Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IUU Fishing) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE Indonesia) yang masih menggunakan pendekatan pidana berupa hukuman badan telah bertentangan dengan ketentuan di dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982), sehingga berdampak pada ketegangan diplomatik antara Indonesia dan negara lain. Penelitian ini ditujukan untuk meneliti Upaya penegakan hukum terhadap IUU Fishing Di ZEE Indonesia Melalui Penerapan Prompt Release Procedure dengan rumusan masalah (1) Bagaimana penerapan Prompt Release Procedure di dalam Penegakan hukum Indonesia terhadap IUU Fishing oleh kapal asing di ZEE Indonesia; (2) Apa saja hambatan dalam penerapan Prompt Release Procedure terhadap IUU Fishing di ZEE Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode hukum normatif empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Teknik analisa data yang digunakan terhadap bahan hukum primer adalah editing, coding, reconstructing dan Teknik conten analysis berdasarkan script interview terhadap hasil wawancara. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Prompt Release Procedure sebagai mekanisme penegakan hukum terhadap IUU Fishing di ZEE Indonesia sampai saat ini belum pernah diterapkan, selama ini penegakan hukum yang diterapkan adalah dengan pendekatan pidana berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 terntang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan), ketentuan sanksi ini bertentangan dengan apa yang diatur berdasarkan Pasal 73 ayat (3) dan (4) UNCLOS 1982 yang melarang adanya hukuman badan terhadap awak kapal pelaku IUU Fishing di ZEE tanpa adanya perjanjian internasional antar negara terlebih dahulu. Ketentuan Prompt Release Procedure di diatur di dalam Pasal 13 dan15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEEI) dan Pasal 104 UU Perikanan, namun pengaturan ini masih memerlukan penyempurnaan sebagai dasar hukum penerapan Prompt Release Procedure di Indonesia. Di samping itu, penelitian juga menunjukkan bahwa belum diterapkannya Prompt Release Procedure terhadap IUU Fishing oleh kapal asing di ZEE Indonesia disebabkan oleh beberapa hambatan yang meliputi pertama struktur hukum yang terdiri dari belum terintegrasinya Lembaga pelaksana Prompt Release Procedure dengan sistem peradilan perikanan Indonesia serta masih terjadi tumpang tindih kewenangan lembaga penegak hukum di ZEE; kedua, substansi hukum yang terdiri dari pengaruh sistem hukum Eropa Kontinental dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia yang mendominasi, dan pengaturan Prompt Release Procedure yang belum diakomodir secara lengkap di dalam UU Perikanan serta belum ada Perjanjian Internasional terkait pengelolaan ZEE antara Indonesia dengan negara lain; dan terakhir Budaya hukum yang terdiri dari paradigma pembentuk peraturan perundang-undangan dan lembaga negara dalam memandang Prompt Release masih berfokus pada fungsi lain penyitaan kapal dan belum mengarah pada upaya pengembalian kerugian negara, adanya pemahaman penegak hukum yang masih menyamakan sifat kedaulatan antara Laut Teritorial dengan ZEE, dominasi pendekatan pidana dalam Peradilan Perikanan saat ini masih sebagai Ultimum Remedium serta masih adanya dualisme pemahaman hakim dalam memberikan sanksi terhadap awak kapal asing.

Actions (login required)

View Item