Pemberhentian Guru Yang Telah Mencapai Batas Usia Pensiun Pada Taman Kanak-kanak Sungai Bertam Kabupaten Muaro Jambi

Miftahur, Rahmah (2026) Pemberhentian Guru Yang Telah Mencapai Batas Usia Pensiun Pada Taman Kanak-kanak Sungai Bertam Kabupaten Muaro Jambi. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (82kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (402kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (50kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (187kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan pemberhentian guru yang telah mencapai batas usia pensiun di Taman Kanak-Kanak Negeri 03 Sungai Bertam, Kabupaten Muaro Jambi, Guru tersebut tetap bekerja selama dua tahun melebihi batas usia pensiun karena tidak mendapatkan Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) dari BKD yang seharusnya disampaikan 15 bulan sebelum masa pensiun. Permasalahan ini juga disebabkan karena adanya ketidaksesuaian data kepegawaian yaitu perbedaan batas usia pensiun dalam Surat Keputusan (SK) pengangkatan dengan batas usia pensiun yang seharusnya. Akibatnya, guru tersebut tetap menerima gaji dan tunjangan selama dua tahun dan diminta untuk mengembalikan gaji dan tunjangan tersebut sebesar Rp 75.000.000,00. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) Bagaimana Pelaksanaan Pemberhentian Guru yang Telah Mencapai Batas Usia Pensiun pada Taman Kanak-Kanak Sungai Bertam Kabupaten Muaro Jambi, serta (2) Bagaimana Tindak Lanjut dari Pemberhentian Guru yang Telah Mencapai Batas Usia Pensiun pada Taman Kanak-Kanak Sungai Bertam Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara dan studi dokumen, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) mekanisme pemberhentian belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan BKN No. 3/2020 maupun SOP BKD Kabupaten Muaro Jambi dikarenakan tidak adanya pemberitahuan pensiun, pergeseran tanggung jawab pengajuan berkas dari OPD kepada PNS, kurangnya kecermatan dalam melakukan verifikasi dan pengolahan data kepegawaian oleh BKD. (2) penyelesaian permasalahan dilakukan melalui jalur non litigasi dengan melakukan pengaduan ke DPRD Kabupaten Muaro Jambi, meskipun jalur ini tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang - undangan namun dalam UU ASN mengakui bahwa ASN berhak mendapatkan bantuan hukum berupa litigasi maupun non litigasi. Jalur ini dtempuh sebagai langkah alternatif untuk menyelesaikan sengketa, hasil kesepakatan mediasi disepakati bahwa pengembalian gaji tidak dibebankan kepada guru, serta dilakukan revisi terhadap SK pengangkatan. Kata Kunci: Pemberhentian PNS, Batas Usia Pensiun, Perlindungan Hukum, Kelalaian Administrasi

Actions (login required)

View Item