Advokasi Kebijakan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang tahun 2020-2029 Unit III Bungo

Anggraini, Rahmadita (2025) Advokasi Kebijakan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang tahun 2020-2029 Unit III Bungo. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover & Abstrak) Cover & Abstrak - Rahmadita Anggraini.pdf - Published Version Download (367kB)
	Text (BAB I) BAB I - Rahmadita Anggraini.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB IV) BAB VI - Rahmadita Anggraini.pdf - Published Version Download (153kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka - Rahmadita Anggraini.pdf - Published Version Download (220kB)
	Text (Full Text) Rahmadita Anggraini's Skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh tidak sesuainya penetapan blok dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang tahun 2020-2028 Unit III Bungo. Blok yang awalnya direncakan sebagai pemanfaatan ternyata berstatus virgin forest, koridor satwa, serta penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat. Melihat kondisi tersebut, KKI Warsi bekerja sama dengan Yayasan Penyelamatan dan Konservasi Harimau Sumatera melakukan advokasi kebijakan terhadap penyusunan RPHJP untuk mengalihkan sebagian blok pemanfaatan menjadi perlindungan. Upaya advokasi kebijakan tersebut kemudian berhasil mengubah draft RPHJP yang akhirnya mengalihkan blok pemanfaatan seluas 1.128 ha. Fenomena keberhasilan advokasi tersebut menarik untuk dikaji secara retroperspektif untuk memahami sumber daya, aktivitas, pola, dinamika, hingga aspek dampaknya. Penelitian ini menggunakan teori advokasi kebijakan Gen dan Wright 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi sumber dengan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam advokasi RPHJP, organisasi advokasi memanfaatkan seluruh bentuk input meliputi rasa agensi dan pemberdayaan, sekelompok orang dan hubungan-hubungan, pengetahuan dan keterampilan khusus, serta sumber daya material. Input tersebut kemudian digunakan untuk menjalankan lima aktivitas, yaitu mempengaruhi dan memobilisasi publik, mempengaruhi pembuat keputusan, kampanye informasi, aktivitas defensif, dan monitoring kebijakan. Namun, organisasi tidak melakukan dua aktivitas yaitu membangun koalisi dan reformasi karena menilai belum memerlukan keterlibatan aktor lain, sikap pembuat kebijakan kooperatif, ligitasi akan menghambat tujuan perubahan, dan keberhasilan advokasi tidak dijadikan model sepenuhnya untuk project berikutnya. Berbagai kegiatan ini kemudian menghasilkan lingkungan yang lebih demokratif, perubahan pandangan pembuat kebijakan, adopsi, dan implementasi kebijakan. Namun, advokasi hanya menyentuh dampak perubahan substansi dan tidak pada perubahan mekanisme pembagian blok dan kebijakan yang berpusat pada publik. Sedangkan pada perubahan layanan dan sasaran populasi, aspek ini tidak dapat diukur mengingat KPHP tidak melakukan layanan pada blok perlindungan dan keterbatasan data dalam inventarisasi satwa di RPHJPd.

Actions (login required)

View Item