ANALISIS KONFLIK DALAM PENOLAKAN PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH PEMERINTAH DESA SUNGAI MENGRUANG KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI

Mubammad, Al Chudry (2025) ANALISIS KONFLIK DALAM PENOLAKAN PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH PEMERINTAH DESA SUNGAI MENGRUANG KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover&abstrak) Muhammad Al Chudry_2010832007_ANALISIS KONFLIK DALAM PENOLAKAN PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH PEMERINTAH DESA SUNGAI MENGKUANG KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI ACC-1-6.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (bab 1) Muhammad Al Chudry_2010832007_ANALISIS KONFLIK DALAM PENOLAKAN PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH PEMERINTAH DESA SUNGAI MENGKUANG KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI ACC-15-27.pdf - Published Version Download (409kB)
	Text (bab V) Muhammad Al Chudry_2010832007_ANALISIS KONFLIK DALAM PENOLAKAN PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH PEMERINTAH DESA SUNGAI MENGKUANG KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI ACC-110-115.pdf - Published Version Download (184kB)
	Text (Daftar pustaka) Muhammad Al Chudry_2010832007_ANALISIS KONFLIK DALAM PENOLAKAN PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH PEMERINTAH DESA SUNGAI MENGKUANG KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI ACC-116-117.pdf - Published Version Download (177kB)
	Text (fulltext) Muhammad Al Chudry_2010832007_ANALISIS KONFLIK DALAM PENOLAKAN PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH PEMERINTAH DESA SUNGAI MENGKUANG KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI ACC.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa konflik dalam penolakan penerbitan sertifikat tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Desa Sungai Mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Proses penerbitan sertifikat tanah sering mengalami hambatan, salah satunya akibat penolakan oleh BPN yang dipengaruhi oleh berbagai faktor administratif maupun hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengidentifikasi serta menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan penolakan dan dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori hak atas tanah oleh Ronald Coase dengan tujuh indikator, yaitu kejelasan hak milik, pengakuan legal, penegakan hak, eksklusivitas, transferabilitas, keamanan jangka panjang dan konsistensi antara hukum negara dan hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penolakan BPN antara lain disebabkan oleh ketidaklengkapan berkas, masalah status hukum tanah, serta adanya klaim yang tumpang tindih. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur administrasi dan hukum pertanahan turut berperan sebagai hambatan. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem administrasi pertanahan serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat belum memberikan hasil yang optimal dalam mengurangi angka penolakan sertifikat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi antara BPN, pemerintah desa, dan masyarakat untuk mempermudah proses penerbitan sertifikat tanah.

Actions (login required)

View Item