Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam Pemberantasan Penebangan Liar ( Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang )

Vira.AB, Satriani (2010) Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam Pemberantasan Penebangan Liar ( Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang ). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Full Text) OK S1 Hukum 2010 Satriani Vira.AB 03140175.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Pengaturan tentang penebangan liar tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang ada namun tersebar dalam berbagai Undang-Undang Bidang Kehutanan. Penebangan liar merupakan suatu kejahatan di bidang kehutanan sebagaimana termuat dalam pasal 50 Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan maka perbuatannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 78 Undang Undang tersebut yang di nilai sangat berat dengan tujuan membuat jera para pelaku. Namun dalam perkembangannya praktek penebangan liar semakin meluas karena telah dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan banyak pelaku. Dalam penulisan skripsi ini membahas tiga masalah pokok yaitu 1. Apakah Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan telah diterapkan bagi pelaku penebangan liar di Pengadilan Negeri Kelas lA Padang. 2 Apakah kendala yang dihadapi dalam menerapkan Undang-Undang No 41 tahun 1999. 3 Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa penebangan liar. Untuk menjawab permasalah tersebut diadakan penelitian secara yuridis sosiologis. Agar mendapatkan data yang konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan, menggunakan data primer dan data sekunder dengan alat pengumpul data yaitu studi dokumen dan wawancara. Kemudian data yang telah diperoleh dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan: Pertama, penindakan terhadap pelaku penebangan liar di Pengadilan Negeri Padang menggunakan Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terutama pasal 50 jo pasal 78. sebagian besar tersangka yang diajukan ke persidangan adalah pelaku yang mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Kedua, Undang-Undang ini tidak dapat diberlakukan kepada seluruh pelaku penebangan liar,karena masih memiliki kelemahan yaitu hanya efektif untuk pelaku yang secara langsung melakukan penebangan liar. Ketiga, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan berbeda pada setiap kasus. Dapat dilihat dari kondisi pelaku, alasan pelaku melakukan tindak pidana dan akibat yang telah ditimbulkan oleh pelaku. Sebagai akhir dari penulisan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap pelaku penebangan liar. Namun Undang-Undang ini hanya efektif diterapkan pada pelaku dilapangan (penebang, pengangkut dan pengumpul) karena adanya kelemahan dan Undang-Undang itu sendiri. Oleh karena itu sebaiknya ililakukan revisi terhadap Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya mengatur ketentuan perbuatan yang termasuk kedalam penebangan liar yang dapat menjerat pelaku utamanya.

Actions (login required)

View Item