Pelaksanaan Praperadilan Terhadap Penahanan Yang Dilakukan Penyidik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)

Febrianti, Sari (2012) Pelaksanaan Praperadilan Terhadap Penahanan Yang Dilakukan Penyidik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas IA Padang). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Full Text) OK S1 Hukum 2012 Sari Febrianti 05140202.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penahanan merupakan salah satu wewenang lembaga praperadilan dalam rangka perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Pemeriksaan dimaksud berhubungan erat dengan pemeriksaan terhadap syarat sah penangkapan atau penahanan yang telah dilakukan. Syarat tersebut ada yang formil dan materil. Syarat formil berhubungan dengan surat-surat penangkapan atau penahanan serta surat lain yang berhubungan dengan itu. Sedangkan syarat materil berhubungan dengan penyebab dilakukannya penangkapan atau penahanan seperti harus adanya surat bukti yang cukup agar dapat digunakan untuk menduga bahwa orang yang bersangkutan adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud. Selain hal tersebut, pada penahanan ditambahkan pula dengan adanya kekhawatiran melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Dari beberapa uraian di atas maka penulis tertarik untuk membuat judul "Pelaksanaan Praperadilan Terhadap Penahanan Yang Dilakukan Penyidik Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas IA Padang". Oleh karena itu ada beberapa permasalahan yang menarik imtuk dibahas yaitu: bagaimanakah pelaksanaan praperadilan terhadap penahanan oleh penyidik di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, dan bagaimanakah bentuk-bentuk putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang. Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yakni dengan meneliti berbagai permasalahan dalam pelaksaan praperadilan terhadap penahanan oleh penyidik. Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan praperadilan terhadap penahanan oleh penyidik sudah berjalan dengan balk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (KUHAP) dan bentuk-bentuk putusan yang diputus oleh hakim di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang sesuai dengan ketetapan yang sudah berlaku. Menurut hemat penulis, dalam hal ini sudah sepatutnya ada peraturan hukum yang betul-betul menjamin perlindungan hak asasi manusia yang bukan sekedar formalitas Belaka.

Actions (login required)

View Item