Penerapan Surat Paksa Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dalam Melakukan Penagihan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Badan

Regina, Elfira (2011) Penerapan Surat Paksa Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dalam Melakukan Penagihan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Badan. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Full Teks) OK S1 Hukum 2011 Elfira Regina 07140158.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Reformasi dibidang perpajakan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tet^i masih terdapat kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu kendaia tersebut adalah banyaknya tunggakan pajak akibat tidak dilunasinya hutang pajak, sehingga memerlukan tindakan penagihan aktif yang diawali dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sampai dengan pelaksanaan Lelang. Sebagai objek dalam penyusunan skripsi ini adalah KPP Pratama Padang sebi^ai instansi pemerintah yang terkait dalam memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan untuk tahun 2007-2010 menunjukkan bahwa terdapat tunggakan pajak yang meningkat dari tahun ke tahun sehingga surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan sebagai tindakan penagihan aktif juga memgalami peningkatan. Hal ini teijadi karena hambatan dan kendala yang teqadi. Baik dari instansi pajak itu sendiri (intern) maupun dari luar instansi (ekstem), seperti kendala yang berasal dari dalam yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oieh KPP Pratama Padang dan peralatan yang kurang lengkap (belum memadai), sedangkan kendala dari luar (ekstem) yaitu kendala seperti alamat wajib pajak yang tidak diteraukan, force majeur seperti bencana gempa bumi yang teijadi di Padang pada tahun 2009 lalu, Pandangan dari masyarakat dan penolakan wajib pajak dalam menerima surat paksa. Dalam prakteknya KPP Pratama Padang telah menerapkan penagihan aktif yaitu penerbitan surat teguran dan surat paksa secara umum berpedoman kepada peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000) tetapi secara khusus juga berpedoman kepada Standard Operating Procedurs (SOP) yang dimiliki oleh KPP Pratama Padang tentang penagihan aktif ini. Selain peraturan perundang-undangan dan Standard Operating Procedurs (SOP), KPP Pratama Padang juga raemiliki kebijakan sendiri terkait wajib pajak badan yang bermasalah untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya yaitu dengan pendekatan persuasif yaitu memanggil perwakilan dari wajib pajak badan ke KPP Pratama Padang agar wajib pajak badan segera melunasi tunggakannya. Seterusnya adalah membuat perjanjian dengan fiskus (KPP Padang) untuk melakukan penundaan pengangsuran pajak yang diajukan oleh si wajib pajak sebelum dilaksanakan penyitaan dan lelang, sehingga tidak sampai pada tahap penyitaan dan pelaksanaan lelang.

Actions (login required)

View Item