Iswandi, Iswandi (2011) Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Evakuasi Tsunami Di Kota Padang ( Studi Kasus Pelebaran Jalan Alai - By Pass ). S1 thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Full Teks)
OK S1 Hukum 2011 Iswandi 07940046.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB) |
Abstract
Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajad hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas. Oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, yang diatasnya terdapat banguna, tanaman dan benda-benda lain, yang dimlliki oleh masyarakat. Penelitian im untuk mengetahui penentuan bentuk dan besar ganti kerugian serla pelaksanaan pemberian ganti kerugian atas bangunan dan- tanaman dan kendala-kendala yang di hadapi oleh pemerintah serta upaya penyelesaian kendala yang di lakukan oleh pemerintah dalam pengadaan taiah untuk proyek pelebaran jalan Alai-By Pass. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian lapangan kemudian di kaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang -imdangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah. Data yang di pergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan mempergunakan wawancara, serta data skunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Pelaksanaan pemberian ganti rugi bangunan dan tanaman, dengan pemberian ganti kerugian berupa uang, dengan cara pengukuran dan penghitungan tanaman dikalikan dengan harga dasar yang telah ditetapkan dengan SK Walikota Padang. Kendala-kendala yang timbul dalam pengadaan tanah pelebaran jalan Alai-By Pass adalah ketidak sepakatan tentang besar ganti rugi, hal ini terlalu rendah atau tidak wajar. Upaya yang di lakukan pemerintah adalah dengan membentuk Tim Pembantu yang anggotanya di timjuk dari masyarakat, dan dengan keluar SK Walikota Padang yang bam Tentang Harga Dasar Bangunan dan Tanaman yang sesuai dengan harga pasar pada saat itu.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Supervisors: | DR.Kurniawarman, sh., mhUM ; hENGKI aNDORA, S,H.,LLM. |
| Uncontrolled Keywords: | Pengadaan Tanah, Ganti Rugi |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
| Depositing User: | Suci Rahmadani PKL UIN IB 2026 |
| Date Deposited: | 07 Jan 2026 07:28 |
| Last Modified: | 07 Jan 2026 07:28 |
| URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/516456 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

Altmetric
Altmetric