Peranan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pelaksanaan Fungsl Fengawasan Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Provinsi Sumatera Barat

Jaziandra, Agnes (2012) Peranan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pelaksanaan Fungsl Fengawasan Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Provinsi Sumatera Barat. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (full texs) OK S1 Hukum 2012 Agnes Jaziandra 07140142.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga perwakilan daerah, namun hubungannya dengan konstituen dan lembaga-lembaga pemerintahan di daerah tidak banyak diatur secara formal pada level strategis (UUD dan peraturan perundang-undangan). Antara DPD dan masyarakat di daerah secara politik mempunyai keterikatan yang sangat dalam,yaitu keduanya saling membutuhkan untuk difasilitasi kepentingannya, yang mana daerah menghendaki aspirasinya diperjuangkan di pusat melalui wakilnya yaitu anggota-anggota DPD, tetapi secara legal formal belum diatur mekanisme umum yang akan diterapkan apabila wakil daerah tersebut berhasil atau gagal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah di pusat. Tentunya hal tersebut perlu disorot lebih jauh lagi karena pembangunan daerah selama ini dijalankan oleh pemerintah daerah. Namun pasca reformasi, DPD juga ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan otonomi daerah walaupun dalam tempat, skala, dan proses yang berbeda dalam hal ini pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian bersifat deskriptif dengan data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui teknik wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif.Hasil penelitian penulis sebagai berikut:Mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan DPD terkait UU Otonomi Daerah dibagi menjadi: Pertama, proses penyerapan aspirasi masyarakat. DPD melakukan penyerapan aspirasi secara langsung dan tidaklangsung. Kedua, proses penyaluran aspirasi. Aspirasi yang tadinya ditampung dibuat dalam laporan tertulis denganumumnya mengidentifikasi masalah-masalah tadi untuk kemudian dilakukan pengkategorian.Terakhir, proses penyampaian hasil pengawasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bahan pertimbangan.Peranan DPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terkait UU Otonomi Daerah sangat strategis karena DPD sebagailembaga negara tidak turun langsung dari level paling rendah dan juga terlibat dalam pemberian rekomendasi.Kendala yang dialami dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terkait UU Otonomi Daerah adalah peran dan fungsi DPD yang dimarginalkan oleh ketentuan konstitusi, pola kerja sama antara DPD dengan lembaga pemerintahan daerah terkaityang belum diatur secara jelas dalam undang-undang dan masalah pada level internal lembaga pemerintahan daerah itu sendiri.

Actions (login required)

View Item