Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Padang

Putra, Yoka Benny (2010) Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Full Teks) OK S1 Hukum 2010 Benny Yoka Putra 05140199.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pegawai negeri sipil (PNS) sebagai alat pemerintah (aparatur pemerintah) memilikl keberada^ yang sentrai dalam membawa komponen kebijaksanaan atau peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Demi terciptanya keseragaman PNS di Indonesia serta untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fiingsi dan kewajiban kepegawaian diperlukan pengadaan PNS yang baik dan benar, terutama di daeiah. Agar didapat PNS yang berkualitas dan profesional.Sejak era otonomi daerah (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999), pelaksanaan manajemen PNS di daerah menjadi kewenangan daerah masing-masing, namun keluamya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membuat pemerintah pusat menarik kembali sebagian kewenangannya yang sebelumnya diserahkan kepada daerah akibat adanya penafsiran yang salah oleh pemerintah daerah meneijemahkan pemberian otonomi. Dalam pelaksanaan pengadaan PNS saat ini banyak terdapat permasalahan. Untuk itu penulis tertarik membahas bagaimana pelaksanaan pengadaan pegawai negeri sipil daerah dan kendala apa saja yang dialami serta upaya penyelesaiannya. Metode penelltian yang penulis gunakan adalah Yuridis Sosiologis sehlngga data yang dipergunakan data primer yang bersifat semi tersruktur. Pembahasan dalam skripsi adalah Pelaksanaan Pengadaan PNS Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Padang dan kendala apa yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengadaan PNS Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Padang dan upaya penyelesaiannya. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Pelaksanaan Pengadaan PNS Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Padang, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengadaan PNS Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Padang, antara lain dalam masalah anggaran yang masih menanggung semua gaji PNS,serta tidak tersedianya kualiflkasi pendidikan yang sesuai dengan fonnasi yang diminta serta terdapat ketidakjelasan, dimana banyak dari Universitas Swasta tidak mencantumkan akreditasi pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI), sehingga membuat banyak pelamar dinyatakan tidak lulus

Actions (login required)

View Item