Firdaus, Bambang (2011) Sistem Kepartaian Dalam Ketatanegaraan Indonesia. S1 thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Full Teks)
OK S1 Hukum 2011 Bambang Firdaus 06140017.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Partai Politik adalah institusi yang dianggap penting dan sine qua on dalam sistem Demokrasi Modem. Partai Politik memainkan peran sentral dalam menjaga pluralisme ekspresi politik dan menjamin adanya partisipasi politik, sekaligus persaingan politik. Partai Politik dipakai dan dianggap sebagai 'kendaraan politik^ oleh individu-individu untuk meraih kekuasaan. Dalam setiap pengaturan Partai Politik, perkembangan akan pengaturannya tidak begitu spesifik dilalcukan perubahan, hanya melakukan perubahan-perubahan kecil di dalam Pasalnya alau Babnya, seperti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik yaitu perubahan yang dilakukan hanya terhadap Bab II yaitu penambahan judul pada Bab tersebut. Perubahan yang teijadi terhadap peraturan Perundang-undangan tentang Partai Politik yang sering berubah sesuai perkembangan masyarakat yang ada tidak begitu signifikan yang dilakukan.pasang surut tentang jumlah partai politik pun sering teijadi di Negara Indonesia, seperti halnya pada masa sebelum kemerdekaan samapai pada masa orde lama, jumlah partai yang ada di Indonesia begitu banyak dan pertumbuhannya pun tidak dapat dikendalikan dengan baik. Masuknya masa orde baru keluar pengaturan tentang partai politik yang mengendalikan jumlah partai politik di Indonesia. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama, sebab setelah masa orde baru turun, dan teijadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memaksa dilakukannya kembali revisi dan penyesuaian Undang-undang tentang Partai Politik dengan kondisi dan perkembangan yang ada. Namun, karena penyesuaian tersebut jumlah partai politik pun kembali tidak di batasi jumlahnya di dalam Negara Republik Indonesia. Sehingga terkadang karena penyesuaian seperti hal tersebut banyak teijadi pembahan yang tidak diinginkan masyarakat pada umumnya dan kebenyakan penyesuaian yang teijadi tersebut lebih banyak menguntungkan kepada pihak tertentu atau segelintir kelompok saja. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana perkembangan sistem kepartaian di Indonesia sebelum reformasi? (2) Bagaimana sistem kepartaian di Indonesia pasca reformasi?. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yaitu suatu penelitian menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku, terhadap asas-asas hukum, terhadap sistimatika hukum dan penelitian terhadap taraf singkronisasi hukum. Hasil penelitian ini memperlihatkan (I) Perkembangan kepartaian di Indonesia sebelum reformasi, (2) sistem kepartaian di Indonesia pasca reformasi. Partai politik yang berkembang di Indonesia didasarkan atas sistem demokrasi yang dianut bangsa Indonesia.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Supervisors: | Prof. DR. Yuliandri, SH. MH. ; Andi Nova, SH. MH |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
| Depositing User: | Suci Rahmadani PKL UIN IB 2026 |
| Date Deposited: | 07 Jan 2026 06:50 |
| Last Modified: | 07 Jan 2026 06:50 |
| URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/516448 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]
["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]