kedudukan dan kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen dalam sistem ketatanegaraan di indonesia

mahesa, dewangga (2012) kedudukan dan kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen dalam sistem ketatanegaraan di indonesia. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (full text) OK S1 Hukum 2012 Mahesa Dewangga 0810113280.pdf Download (3MB)

Abstract

Perkembangan zaman ikut serta mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia baik secara ekonomi, politik dan juga sosial budaya, hal ini mengharuskan agar struktur organisasi Negara lebih menanggapi terhadap tuntutan masyarakat dalam melakukan pelayanan publik dan mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan ang baik. Maka dari itu hukum harus benar-benar dijalankan sesuai dengan fungsinya. Agar hukum sebagai suatu sistem dapat berjalan dengan baik dan benar, diperlukan lembaga atau institusi yang diharapkan bisa membantu masyarakat dalam melakukan penegakan hukum terutama memberikan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat, Salah satu lembaga yang diharapkan mampu memberikan keadilan tersebut adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), lembaga ini terbentuk dikarenakan lemahnya posisi masyarakat sebagai konsumen dibandingkan sebagai pelaku usaha, yang mana konsumen sering mengalami kerugian dalam proses jual beli barang dan jasa. Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah : Bagaimana Pengaturan dan Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bagaimana Kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa Konsumen. Dalam Penelitian ini penulis melakukan pendekatan metode yuridis normatif, penelitian bersifat deskriptif, data yang diperoleh adalah data primer dan sekunder. Alat pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan. Analisis data yang dipakai adalah analisis data kualitatif. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa: Berdirinya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah bentuk dari berkembangnya permasalahan yang terjadi berkaitan dengan sengketa dibidang perlindungan konsumen yang diatur di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai Lembaga Negara Independen yang berada dibawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrasi. keanggotaan BPSK terdiri dari unsur pemerintah, pelaku usaha dan konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang paling utama adalah menyelesaikan masalah sengketa yang terjadi diantara konsumen dengan pelaku usaha diluar pengadilan dengan mengunakan cara damai. Kewenangan lainnya diatur di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/12/2001.

Actions (login required)

View Item