Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemillhan Umum Kepala Daerah

Riski, Ahmad (2012) Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemillhan Umum Kepala Daerah. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Full Teks) OK S1 Hukum 2012 Ahmad Riski 0810112074.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Tindakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), dinilai sebagian kalangan telah melampaui batas kewenangannya. Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengadili perselisihan mengenai hasil perolehan suaranya, melainkan juga telah menilai dan mempertimbangkan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilukada berlangsung. Bahkan dalam beberapa kasus Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang. Putusan Mahkamah Konstitusi yang demikian menimbulkan permasalahan serta dampak yang begitu luas terhadap penyelenggaraan pemilukada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah sebenarnya kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta implikasi yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan pemilukada. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi hukum, yakni peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa objek hukum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh termohon. Itupun hanya yang mempengaruhi penetapan calon yang masuk putaran kedua atau terpilihnya pasangan calon. Terhadap pelanggaran administratif akan diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Sedangkan pelanggaran pidana diserahkan kepada aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Mahkamah Konstitusi seharusnya fokus saja terhadap kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kurang maksimalnya peran suatu lembaga dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, tidak menjadi alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Semua pihak khususnya negara harus mengambil langkah-langkah serta mendorong agar setiap lembaga negara dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik. Namun, apabila memang kewenangan Mahkamah Konstitusi hendak diperluas dalam konteks pemilukada, maka segera revisi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa suatu lembaga negara dapat melaksanakan kewenangan selain yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Actions (login required)

View Item