Tujuan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Terpidana Kasus Korupsi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru

Agam, Freddy (2010) Tujuan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Terpidana Kasus Korupsi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Full Text) OK S1 Hukum 2010 Freddy Agam 06140011.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat merugikan Negara yang pada akhirnya akan mempengaruhi pada perekonomian Negara, dan secara tidak langsung akibatnya juga akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Korupsi kerap dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Seharusnya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku korupsi harus berat mengingat pelaku korupsi tersebut merupakan pejabat yang seharusnya menjadi contoh dan menunjukan perilaku yang baik dan dapat menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Namun, pada kenyataannya terhadap beberapa kasus yang penulis telili di Pengadilan Negeri Klas I A Pekanbaru, menunjukan bahwa vonis hakim cenderung lebih ringan dari tuntutan bardasarkan dakwaan yang didakwa oleh jaksa. Dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis yaitu; a) fungsi pemberian sanksi pidana korupsi oleh hakim kepada terpidana kasus korupsi, b) pcrtimbangan-pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terpidana kasus korupsi, c) kendala yang ditemukan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan kepada terpidana kasus korupsi. Pendekatan yang digunakan untuk membahas permasalahan di atas dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis), yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dalam masalah yang akan diteliti, baik melalui kepustakaan maupun melalui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tulisan ini. Penulis juga melakukan penelitian langsung ke lapangan dan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang permasalahan sesuai dengan fakta yang ada. Hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi dari pemberian sanksi oleh hakim tidak hanya untuk memberikan penjeraan kepada pelakunya melalui pidana penjara, tetapi juga untuk melakukan penyelamatan dan pengambalian uang negara yang dirugikan akibat perbuatan pidana korupsi oleh sesorang atau sekelompok orang. Salah satu pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa kasus korupsi adalah jumlah kerugian yang dialami Negara akibat tindakan yang telah dilkukan oleh terdakwa. Selanjutnya salah satu kendala yang dihadapi oleh hakim dalam memberikan pertimbangan kepada terdakwa pidana korupsi adalah lemahnya aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan pemeberantasan korupsi.

Actions (login required)

View Item