Peranan Dana Perimbangan Dalam Menunjang Pembangunan Di Kabupaten Padang Pariama

Oktavia, Marni (2011) Peranan Dana Perimbangan Dalam Menunjang Pembangunan Di Kabupaten Padang Pariama. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Full Teks) OK S1 Hukum 2011 Marni Oktavia 07140184.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menepatkan Otonomi secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota, dengan pemberian kevvenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan tujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menguranggi kesenjangan antar daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tujuan otonominya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana realisasi darl pelaksanaan dana perimbangan serta bagaimanakah perananya dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Adapun metode pendekatan yang dlgunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis dengan menggunakan dua data sumber yaitu data primer dan data sukunder. Dari data-data tersebut penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian sumber pendapatan daerah yang telah direalisasikan pada daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp 710.451.580.366,00 atau 98,29% dari total APBD dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 24.57.271.383 atau 10% di daerah Kabupaten Padang Pariaman, dan peranan dana perimbangan sangat penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman karena dana perimbangan cendrung lebih besar darl Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena itu daerah Kabupaten Padang Pariaman harus blsa mencari, meningkatkan Sumber Daya Alam (SDA), menggali potensi daerah dan Pendapatan Asli Daerahnya serta tidak menerima PNS lagi karena dana perimbangan habis 80% untuk gaji pegawai. Dengan itu pemerintah kabupaten Padang Pariaman bisa melaksanaakan pembanguan secara merata dan tidak hanya mengandalkan dana perimbangan atau dana dari Pemerintah Pusat saja untuk mendanai kebutuhan di daerah Kabupaten Padang Pariaman. namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yang harus segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Actions (login required)

View Item