Verifikasi Sebagai Mekanisme Pembatasan Jumlah Partai Politik Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2011

Dinata, Martha Fernando (2012) Verifikasi Sebagai Mekanisme Pembatasan Jumlah Partai Politik Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2011. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (full teks) OK S1 Hukum 2012 Fernando Martha Dinata 07940162.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Jelang pemilu 2014 pemerintah berusaha untuk melakukan pembatasan Parpol, di antaranya tentang aturan verifikasi Parpol, dan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-Undang Parpol, Inti sari putusan Mahkamah Konstitusi memberatkan terutama bagi partai baru yang mempersulit untuk mendirikan dan membentuk Parpol baru. Peraturan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengalur tentang hak warga negara dalam kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan fikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Menurut peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2011 verifikasi partai politik adalah pemeriksaan, pengujian, dan pembuktian kelengkapan dan kebenaran persyaratan Parpol yang dilakukan secara administratif olch Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan instansi terkait. Adanya wacana tentang pembatasan partai politik mempersulit pendirian nartai-nartai baru dan menginekari amanat konstitusi. Hal ini dilematis jika dilihat dari tujuan pembatasan partai politik yang merupakan langkah penyederhaan partai politik dalam rangka menjalankan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien namun disisi lain menginekari amanat konstitusi tentang hak berserikat dan berkumpul. Schubungan dengan ini timbul beberapa permasalahan:1) Bagaimanakah Verifikasi Parpol menurut peraturan Perundang-undangan.2) Bagaimanakah pembatasan Parpol yang ditentukan Perundang-undangan, 3)Bagaimanakah pembatasan Parpol berdasarkan putusan Mahkamah koustritusi Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Peneliti melakukan penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas sehineea dapat ditaril Leimalan Berdasarkan penelitian vang penulis lakukan terlihat bahwasanva secara substansi Pembatasan peserta Pemilu denean menggunakan sistem Electoral Treshold (ET). Pershatasan dengan sistem ElectoralTreshold ini tujuannva adalah untuk mengurangi jumlah partai politik. Kompetensi MK No.35 menyatakan bahwa Pacal 51 ayat (la) LUU Parpol tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai, "Verifikasi partai politik yang dibentuk setelah UU ini harus dilakukan paling lambat 2,5 (dua setengah tahun) sebelum hari pemungutan suara.

Actions (login required)

View Item