Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Praktik Transaksi Fintech Lending Berbasis Konvensional Di Kota Banda Aceh

Noufal, Rafif (2025) Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Praktik Transaksi Fintech Lending Berbasis Konvensional Di Kota Banda Aceh. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover + Abstrak.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB 1) BAB I.pdf - Published Version Download (396kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (307kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (326kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) Skripsi Complete + Lembar Pernyataan.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki kewenangan khusus dalam menerapkan syariat Islam, termasuk dalam bidang muamalah (hukum perdata). Lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah (selanjutnya disebut Qanun LKS) dimaksudkan untuk mengatur seluruh aktivitas keuangan di Aceh agar berlandaskan prinsip syari’ah dan melarang segala bentuk operasional lembaga keuangan berbasis konvensional di Aceh.Namun, Qanun LKS belum diimplementasikan dalam salah satu jenis lembaga keuangan teknologi finansial syari’ah dengan skema peer to peer yaitu Fintech Lending. Hal ini dibuktikan dengan tingginya nilai transaksi dan jumlah pengguna Fintech lending konvensional yang berasal dari Aceh, termasuk Kota Banda Aceh. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana konstruksi norma dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah terhadap Fintech lending berbasis konvensional? 2. Bagaimana penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah untuk mengatasi peredaran dan penggunaan Fintech Lending berbasis konvensional di Kota Banda Aceh Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Qanun LKS sebagai norma imperatif yang mengatur aktivitas keuangan di Aceh harus berbasis syari’ah, menutup ruang bagi Fintech lending berbasis konvensional, serta mengikat baik bagi penyelenggara maupun masyarakat. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan penerapan Qanun LKS untuk mengatasi praktik Fintech lending berbasis konvensional di Kota Banda Aceh masih belum efektif, dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang menggunakan Fintech lending konvensional yang dipengaruhi faktor ekonomi, rendahnya literasi, dan lemahnya norma dalam Qanun LKS. Di sisi lain, upaya yang ditempuh pemerintah Aceh untuk menegakkan Qanun LKS terhadap praktik Fintech lending konvensional menjadi terbatas akibat kendala kekosongan hukum serta anggaran.

Actions (login required)

View Item