PENCATATAN NAMA ANAK ANGKAT PADA KARTU KELUARGA DALAM RANGKA KEPASTIAN STATUS ANAK DI KOTA PAYAKUMBUH

Tego, Suryadi (2025) PENCATATAN NAMA ANAK ANGKAT PADA KARTU KELUARGA DALAM RANGKA KEPASTIAN STATUS ANAK DI KOTA PAYAKUMBUH. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (603kB)
	Text (Bab 1) Bab 1.pdf - Published Version Download (404kB)
	Text (Penutup) Penutup.pdf - Published Version Download (88kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (182kB)
	Text (Skripsi Full text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Setiap orang berhak memiliki data kependudukan yang jelas dan lengkap, karena data tersebut menjadi bukti resmi yang menunjukkan identitas diri, keluarga, dan asal usul seseorang. Hak ini dijamin oleh sejumlah aturan hukum, seperti Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Di Kota Payakumbuh, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya data kependudukan, terutama terkait pencantuman nama anak angkat dalam Kartu Keluarga. Masih ditemukan kasus di mana orang tua angkat hanya menyelesaikan proses pengangkatan sampai pada tahap penetapan pengadilan, tetapi tidak melanjutkannya ke tahap pencatatan administrasi kependudukan di Dinas Dukcapil. Padahal, kartu keluarga memiliki fungsi penting sebagai alat bukti hukum hubungan keluarga, dasar pelayanan publik, dan instrumen perlindungan hak anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat dua fokus utama: (1) bagaimana prosedur pencatatan nama anak angkat pada Kartu Keluarga di Kota Payakumbuh, dan (2) apa saja kendala yang dihadapi orang tua dalam menjalani prosedur tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode deskriptif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses pengelompokan data, penyajian temuan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pencatatan anak angkat di Kota Payakumbuh telah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, namun dalam implementasinya belum berjalan optimal. Hambatan yang terjadi bukan hanya bersifat sosiologis, tetapi juga bersifat yuridis atau hukum, antara lain: belum adanya mekanisme hukum yang tegas mengenai kewajiban pengadilan untuk menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak kepada Disdukcapil, belum adanya koordinasi kelembagaan yang diatur secara normatif antara Pengadilan, Dinas Sosial, dan Disdukcapil; serta belum terdapat sanksi hukum yang jelas bagi pihak yang tidak melakukan pencatatan setelah penetapan pengangkatan anak. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan dan ketidakefektifan hukum dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Actions (login required)

View Item