Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun

Bawamenewi, Adrianus (2013) Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun. S2 thesis, Fakultas Hukum.

Text (Skripsi Full Text) OK S2 PascaSarjana Ilmu Hukum Hukum Adrianus Bawamenewi 1121211010.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai fungsi diantaranya adalah fungsi pengawasan. Kewenangan pengawasan tersebut dimaksudkan untuk mengimbangi dan mengontrol kekuasaan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana mekanisme pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda tentang APBD Kabupaten Nias. (2) Bagaimana implikasi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda tentang APBD Kabupaten Nias. (3) Faktor apa saja yang mempengaruhi lemahnya atau kuatnya pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda kentang APBD Kabupaten Nias. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis (empiris). Tipe penelitiannya adalah deskriptif. Sumber data adalah data primer dan didukung dengan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat simpulkan (1) mekanisme pengawasan DPRD dilaksanakan dengan meneliti setiap item rencana program/kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah dalam RAPBD melalui badan anggaran dan komisi-komisi, melalui Rapat Dengar Pendapat dengan pemerintah daerah, kunjungan kelapangan, berdasarkan informasi dari masyarakat, melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. (2) Implikasi pengawasan DPRD adalah adanya kehati-hatian setiap SKPD, terlaksana dan tercapainya program/kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya, setiap program pembangunan dilaksanakan sebagaimana adanya, menciptakan kualitas pekerjaan pembangunan fisik, menghindari terjadinya penyalahgunaan atau penggelembungan (mark up) APBD. (3) a. faktor yang mempengaruhi lemahnya pengawasan DPRD disebabkan olch partai politik, budaya manut (patuh) terhadap kepala daerah, faktor kemampuan/SDM anggota DPRD, peraturan perundang-undangan, penegak hukum, persengkokolan oleh oknum-oknum anggota DPRD. b. faktor yang mempengaruhi kuatnya pengawasan DPRD adalah adanya sanksi yang dapat dijatuhkan oleh DPRD, kualitas kemampuan/ SDM anggota DPRD, standar yang baku yang digunakan dalam pengawasan,agenda pengawasan DPRD yang tersusun, dan moral serta nist anggota DPRD.

Actions (login required)

View Item