PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAH KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 (Studi Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar)

Aredi, Vivi Satriani (2011) PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAH KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 (Studi Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) S1 Fisip 2012 Vivi Satriani Reni 07193017.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Kecamatan sebagai salah satu struktur pemerintahan daerah dan langsung berhubungan dengan masyarakat harus dapat melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik demi menjaga alannya kestabilan fungsinya tersebut di wilayah kerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pelaksanaan fungsi kecamatan berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Terdapat 3 (tiga) buah fungsi kecamatan yaitu fungsi koordinasi, fungsi pelayanan publik dan fungsi pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan teknik analisis etik emik, kemudian dielaborasikan dalam kajian Ilmu Politik sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pemerintah kecamatan berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 di Kecamatan Lima Kaum, ada yang sudah berjalan dengan baik dan ada juga yang masih belum dapat terlaksana secara efektif. Dalam hal pelaksanaan fungsi koordinasi memang sudah berjalan cukup baik. Terlihat adanya hubungan kerja antara pihak kecamatan yang selalu melakukan rapat-rapat kerja, rapat koordinasi, rapat evaluasi, konsultasi, serta penyampaian-penyampaian mengenai proses kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan fungsi pelayanan publik di Kecamatan Lima Kaum pada umumnya juga dikatakan cukup baik, namun yang mengakibatkan pelaksanaan pelayanan ini menjadi terkendala keberlanjutannya (kontinuitas), dikarenakan beberapa kewenangan dari pelayanan publik tersebut di tarik ulur pendelegasian dan pengambilan kewenangannya oleh pihak Kabupaten dan ada juga yang diberikan kepada nagari. Terakhir dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik, karena pelaksanaan fungsi pengawasan kecamatan terhadap pemerintah nagari pada saat ini hanyalah sebatas "mengetahui saja" tentang laporan pelaksanaan tata tertib administrasi pemerintahan nagari. Tanpa mengetahui lebih lanjut penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat pelaksanaan tata tertib administrasi oleh pemerintah nagari. Hal ini disebabkan oleh pemerintah nagari yang sudah otonom dan hubungannya dengan kecamatan yang hanya sebatas hubungan koordinatif saja.

Actions (login required)

View Item