KAJIAN MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG

Putra, Ricky Kurnia (2012) KAJIAN MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) S1 Fisip 2012 Ricky Kurnia Putra 05193068.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (13MB)

Abstract

Salah satu ciri dari Otonomi daerah adalah adanya desentralisasi fiskal, dimana pemerintah daerah memiliki wewenang yang cukup luas dalam mengelola keuangannya dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Keberhasilan pemerintah Kota Padang mendapatkan penghargaan di bidang keuangan daerah merupakan suatu bukti keberhasilan manajemen keuangan daerah. Namun, keberhasilan tersebut tidak diiringi oleh tingginya penerimaan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2009, total pendapatan kota Padang sekitar 891 milyar rupiah. PAD kota Padang hanya menyumbang sekitar 132 milyar rupiah, berbanding terbalik dengan penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai 628 milyar rupiah. Belum lagi, DAU tersebut habis untuk belanja pegawai. Selain itu, angka SiLPA sangat tinggi setiap tahunnya sehingga menimbulkan inefisiensi karena dana publik tersebut tidak terserap dengan maksimal. Dibutuhkan keseriusan pemerintah Kota Padang dalam manajemen keuangan daerah. Hal ini menjadi tanggungjawab dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA), dan Inspektorat Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana manajemen keuangan daerah Kota Padang. Konsep yang digunakan yaitu akuntabilitas, value for money, kejujuran dalam mengelola keuangan daerah (probity), transparansi, dan pengendalian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan informan, dokumentasi dan observasi. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan data etik dan emik. Manajemen keuangan daerah Kota Padang belum dikelola secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari ketergantungan yang tinggi terhadap DAU dari pemerintah pusat. Untuk itu, pemerintah kota Padang harus lebih meningkatkan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah yang merupakan penyumbang terbesar bagi PAD kota Padang. Manajemen keuangan daerah Kota Padang belum mencerminkan kondisi yang efisien, dimana dana APBD yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan publik belum sepenuhnya digunakan untuk kepentingan publik. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah pegawai kota Padang, sehingga APBD Kota Padang banyak terserap untuk gaji pegawai. Diperlukan keseriusan pemerintah kota Padang dalam mengelola anggaran daerah dengan memperbesar peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan keuangan daerah. Tidak hanya sekedar mendengarkan aspirasi masyarakat, seharusnya pemerintah kota Padang melaksanakan kebijakan keuangan daerah dengan lebih mengutamakan kepentingan publik.

Actions (login required)

View Item