PENERAPAN PRINSIP KEADILAN TERHADAP PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DIBAWAH HARGA WAJAR DALAM UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 471K/PDT2015)

IKHWAN, IKHSAN (2019) PENERAPAN PRINSIP KEADILAN TERHADAP PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DIBAWAH HARGA WAJAR DALAM UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 471K/PDT2015). Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover Dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (292kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1 (Pendahuluan)) BAB I (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (698kB) | Preview
Preview	Text (BAB V (Penutup)) BAB V (Penutup).pdf - Published Version Download (244kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (272kB) | Preview
	Text (Tesis Full) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dewasa ini, begitu banyak masyarakat yang mengeluhkan pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan dibawah harga wajar, salah satunya seperti kasus perkara nomor 471K/PDT2015 yang penulis analisis dalam tesis ini. Adapun yang menjadi penyebab dari ketidakadilan dari pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan ialah karena adanya aturan yang mensyaratkan penentuan nilai limit objek hak tanggungan ditetapkan oleh pemohon lelang. Aturan pasal tersebutlah yang memberikan celah pemohon lelang untuk dapat menjadi abuse of power dalam menentukan nilai limit. Pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan melekat asas droit de preference (kedudukan yang didahulukan) bagi pemegang hak tanggungan untuk melakukan pengambilan pelunasan hutang debitur, tetapi seharusnya untuk melaksanakan kedudukan yang diistimewakan tersebut harus dilaksanakan dengan cara-cara yang baik berdasarkan prinsip-prinsip keadilan supaya tidak terjadi abuse of function dari hak yang diistimewakan tersebut. Berdasarkan lata belakang masalah yang dipaparkan diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti yaitu : 1) Bagaimanakah pertimbangan hakim mengenai pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan dibawah harga wajar dalam upaya penyelesaian kredit macet berdasarkan Mahkamah Agung Nomor 471K/PDT2015; 2) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan demi mewujudkan keadilan hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian penulis melakukan pendekatan yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, data yang diperoleh berdasarkan data sekunder dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa: 1) putusan hakim dalam kasus pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan ditentukan oleh pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara. Dalam studi kasus yang diteliti hakim lebih cenderung mertimbangkan iktikad baik dari pemenang lelang. Jadi apabila aturan teknis tentang pelaksanaan lelang hakim menilai lelang telah dilakukan dengan syah meskipun dalam penentuan nilai limit oleh pemohon lelang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi metode ilmiah dalam menentukannya; 2) Upaya yang dapat dilakukan agar pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan yaitu dengan melakukan revisi aturan pelaksana dari petunjuk teknis pelaksanaan lelang. Agar Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang diberi wewenang untuk melakukan koreksi terhadap penentuan nilai limit obyek hak tanggungan yang ditentukan oleh pemohon lelang.

Actions (login required)

View Item