IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UN (UJIAN NASIONAL) TINGKAT SMA DI KOTA PADANG (2009/2010)

Putri, Rina Pratiwi (2011) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UN (UJIAN NASIONAL) TINGKAT SMA DI KOTA PADANG (2009/2010). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) S1 Fisip 2011 Rina Pratiwi Putri 07194026.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Kebijakan Ujian Nasional (UN) merupakan amanat dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara khususnya, aturan-aturan mengenai UN mulai dari standar kelulusan sampai pengawasannya diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) tahun pelajaran 2009/2010. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya isu-isu negatif (kontroversi) mengenai pelaksanaan ujian baik sebelum ataupun sesudah ujian berlangsung. Tidak hanya itu saja banyaknya kasus tentang kebocoran soal UN serta kecurangan yang dilakukan baik oleh siswa ataupun guru juga melatarbelakangi penelitian ini. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa memang ada permasalahan dalam implementasi UN. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat bagaimana implementasi UN di Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi UN tingkat SMA di Kota Padang tahun 2009/2010. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Sementara itu, teknik keabsahan data yang peneliti lakukan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Penelitian ini menggunakan teori implementasi Randal B. Ripley yang mengemukakan ada 2 indikator yang dapat digunakan dalam melihat implementasi kebijakan yaitu, indikator kepatuhan (Compliance) dan indikator apa yang terjadi (What's happenning). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan UN di Kota Padang belum berhasil dilaksanakan karena masih banyaknya faktor penghambat/kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi ujian nasional. Disamping itu, kepatuhan pelaksana kebijakan belum terlaksana dengan baik. Hal ini terjadi karena kurangnya rasa tanggungjawab dari masing-masing pelaksana kebijakan. Tipe kebijakan ujian nasional saat ini juga menjadi salah satu penyebab dari ketidakberhasilan implementasi ujian nasional karena tipe ini hanya menuntut pelaksana kebijakan untuk mematuhi aturan tanpa adanya bantuan yang diberikan. Hal inilah yang membuat tujuan dari kebijakan UN belum tercapai sampai saat ini.

Actions (login required)

View Item