ERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG DIBUATNYA (STUDI KASUS: 60/PDT.G/2024/PN.TPG)

ALFITRI, RESTY HIDAYANTI (2025) ERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG DIBUATNYA (STUDI KASUS: 60/PDT.G/2024/PN.TPG). S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (764kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (611kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (638kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) FULL SKRIPSI TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai wewenang terhadap pembuatan akta dalam berbagai perbuatan hukum, termasuk dalam perjanjian jual beli. Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa “Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”, tetapi faktanya masih ada Notaris yang bersikap tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 60/PDT.G/2024/PN.TPG yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Sehingga dari pelanggaran yang menimbulkan kerugian akibat tindakan Notaris ini perlu dipertanggungjawabkan secara perdata atau administratif. Sebagaimana di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 60/PDT.G/2024/PN.TPG, gugatan wanprestasi ini diajukan kepada Tergugat selaku debitur dan Turut Tergugat selaku Notaris karena menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku pemilik hak atas tanah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab Notaris dalam perkara nomor 60/PDT.G/2024/PN.TPG dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara nomor 60/PDT.G/2024/PN.TPG. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa terbukti Tergugat melakukan wanprestasi dan dalam putusan Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Tergugat maupun Turut Tergugat. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa pada prinsipnya pertanggungjawaban Notaris bersifat individual sesuai dengan ketentuan UUJN dan terbatas pada aspek formil akta bukan substansi perjanjian.

Actions (login required)

View Item