PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENJUALAN OBAT KERAS YANG DISALAHGUNAKAN UNTUK TUJUAN ABORSI OLEH APOTEK DI KOTA PADANG

Firli Wulan, Suci (2025) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENJUALAN OBAT KERAS YANG DISALAHGUNAKAN UNTUK TUJUAN ABORSI OLEH APOTEK DI KOTA PADANG. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (165kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (334kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (128kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (271kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penjualan obat keras yang disalahgunakan untuk aborsi tanpa resep dokter adalah tindak pidana yang melanggar hukum dan berpotensi membahayakan kesehatan serta keselamatan masyarakat. Salah satu obat yang sering disalahgunakan adalah dengan obat yang mengandung zat aktif Misoprostol, contohnya Cytotec, Gastrul, dan berbagai produk generik Misoprostol lainnya. Tindakan ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 435 dan 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menggantikan Pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Praktik ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh oknum apotek yang menyalahgunakan izin operasional. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kerja sama antara BPOM, Kepolisian, dan Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan, penyelidikan, serta penerapan sanksi administratif maupun pidana terhadap pelaku pelanggaran. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penjualan obat keras yang disalahgunakan untuk aborsi oleh apotek di Kota Padang? 2). Apa saja kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum penjualan obat keras yang disalahgunakan untuk aborsi oleh apotek di Kota Padang? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (empiris). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepolisian Resor Kota Padang, BPOM Padang, dan Dinas Kesehatan Kota Padang, serta studi dokumen. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak bisa dilakukan secara sektoral. BPOM memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dan penyidikan administratif berdasarkan UU No. 80 Tahun 2017, termasuk penindakan terhadap peredaran obat tanpa izin edar. Dalam kasus pelanggaran pidana, BPOM harus koordinasi dengan aparat kepolisian sesuai dengan ketentuan KUHAP. Dinas Kesehatan berperan dalam pengawasan perizinan dan operasional apotek. Kendala yang dihadapi penegak hukum yaitu, transaksi dilakukan secara tersembunyi dan sulit dideteksi, kendala pembuktian penjualan obat keras tanpa resep dokter oleh apotek, keterbatasan sumber daya manusia pengawas, tantangan teknologi dalam penegakan hukum, rendahnya disiplin tenaga kefarmasian dan kesadaran hukum apotek dan masyarakat, dan keterbatasan wewenang penindakan oleh BPOM. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang terencana dan berkelanjutan antar lembaga untuk mencapai penegakan hukum yang efektif. Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Apotek, Obat Keras, Penyalahgunaan Obat untuk Aborsi

Actions (login required)

View Item