Kedudukan Hukum Hak Ingkar Notaris Pengganti Dalam Mnejalankan Jabatannya

Laksminingrum Dewi, Mumpuni (2020) Kedudukan Hukum Hak Ingkar Notaris Pengganti Dalam Mnejalankan Jabatannya. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER ABSTRAK) COVER ABSTRAK NINGRUM.pdf - Published Version Download (370kB)
	Text (BAB I) BAB I NINGRUM.pdf - Published Version Download (411kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAK1 NINGRUM.pdf - Published Version Download (435kB)
	Text (BAB AKHIR/PENUTUP) BAB IV NINGRUM.pdf - Published Version Download (215kB)
	Text (TESIS FULL) TESIS LAKSMININGRUM pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum hak ingkar Notaris Pengganti dalam sistem kenotariatan di Indonesia, suatu isu yang masih menghadapi kekosongan norma dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Hak ingkar merupakan hak bagi Notaris untuk menolak memberikan keterangan atau membuka rahasia jabatan kepada pihak ketiga, termasuk aparat penegak hukum, sebagai bentuk perlindungan kerahasiaan para pihak serta menjaga martabat profesi. Meskipun Notaris Pengganti memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan Notaris definitif, UUJN tidak secara tegas mengatur hak ingkar bagi mereka, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerentanan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan sumber sekunder berupa literatur dan pendapat ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif, didukung teori kepastian hukum Gustav Radbruch, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, serta doktrin rechtsvinding Paul Scholten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ingkar seharusnya juga melekat pada Notaris Pengganti. Namun, ketiadaan pengaturan eksplisit dalam UUJN dan penghapusan perlindungan melalui Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 menimbulkan disharmoni norma dan melemahkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, reformulasi UUJN dan peraturan pelaksanaannya diperlukan guna mempertegas keberlakuan hak ingkar Notaris Pengganti, menjamin kepastian hukum, serta memperkuat perlindungan profesi dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Kata kunci: Kedudukan Hukum, Hak Ingkar, Notaris Pengganti, UUJN, Kepastian Hukum.

Item Type:	Thesis (S2)
Supervisors:	Prof.Dr.Zainul Daulay,Sh.,MH
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: Kedudukan Hukum, Hak Ingkar, Notaris Pengganti, UUJN, Kepastian Hukum.
Subjects:	K Law > K Law (General) L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S2 Kenotariatan
Depositing User:	S2 Kenotariatan Kenotariatan
Date Deposited:	07 Nov 2025 03:25
Last Modified:	07 Nov 2025 03:25
URI:	http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/515246

Actions (login required)

View Item