STATUS HUKUM PERMOHONANPAILIT ATAS ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 35/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Muhammad, Rifan (2025) STATUS HUKUM PERMOHONANPAILIT ATAS ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 35/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (106kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (186kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (88kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (203kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Kepailitan terhadap Anak Perusahaan BUMN masih tidak jelas menurut Peraturan Perundang- Undangan yang ada. Pasal 1A ayat 7 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 memang memberikan persamaan status hukum terhadap Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN dalam mendapatkan sebuah kebijakan khusus. Hal ini dikarenakan BUMN yang dimaksud adalah BUMN persero, yang berarti dapat dipailitkan oleh siapa saja tidak hanya Mentri Keuangan. Analisis didasari oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia seperti Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana ketentuan perundang-undangan tentang permohonan pailit bagi Anak Perusahaan BUMN PT. Indonesia Power, Kedudukan Anak Perusahaan BUMN PT. Indonesia Power atas induk perusahaan. Kesimpulan dari penelitian ini adanya ketidakjelasan mengenai peraturan Anak Perusahaan BUMN dalam hal kepailitan serta ketidakpastian hukum antara peraturan perundang-undangan yang ada. Hasil penelitian menyarakan diperlukannya pedoman akan kepailitan Anak Perusahaan BUMN. Kemudian perlu adanya peraturan yang mengatur khusus tentang kepailitan Anak Perusahaan BUMN dalam Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar terjadi kepastian hukum. Kata Kunci : Kepailitan, Anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara, Persero

Actions (login required)

View Item