EFEKTIVITAS PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MELINDUNGI HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KOTA SAWAHLUNTO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Elisa, Azzahra (2025) EFEKTIVITAS PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MELINDUNGI HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KOTA SAWAHLUNTO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (120kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (195kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (51kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (145kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki peran penting sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat lokal. Kota Sawahlunto dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki struktur pemerintahan daerah yang unik, yaitu perpaduan antara desa, kelurahan, dan nagari, serta masih adanya keberadaan masyarakat hukum adat yang hidup berdampingan dengan struktur pemerintahan kota. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana LPM dapat berperan dalam melindungi hak masyarakat hukum adat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu: Pertama, Bagaimana efektivitas peran LPM dalam melindungi hak masyarakat hukum adat di Kota Sawahlunto, Kedua, Apa saja kendala dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 terkait upaya perlindungan hak masyarakat hukum adat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas peran LPM dapat dilihat dari tiga indikator. Pertama, dari indikator struktural, kapasitas kelembagaan masih rendah akibat keterbatasan anggaran dan minimnya pelatihan. Kedua, dari indikator fungsional, perda tidak memberikan mandat eksplisit kepada LPM untuk melindungi hak masyarakat hukum adat karena fungsi tersebut dijalankan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Ketiga, dari indikator partisipatoris, LPM sering terlibat dalam kegiatan adat, namun keterlibatannya masih parsial dan tidak konsisten. Selain itu, pengimplementasi perda juga menghadapi kendala struktural, substansial, dan kultural, mulai dari lemahnya pembinaan dan distribusi kapasitas pengurus, perda tidak mengatur secara jelas hubungan LPM dengan masyarakat hukum adat, hingga legitimasi sosial LPM dalam ranah adat masih rendah. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peran LPM dalam mendukung perlindungan hak masyarakat hukum adat di Kota Sawahlunto belum berjalan secara efektif. Sebagai saran, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas LPM serta dorongan bagi pemerintah untuk membentuk lembaga adat desa. Selain itu, diperlukan penataan regulasi yang lebih adaptif agar mekanisme kolaborasi antara LPM dan lembaga adat dapat berjalan secara sinergis sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Kata Kunci: Efektivitas Peran, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, Kota Sawahlunto.

Actions (login required)

View Item