PELAKSANAAN WEWENANG K0MISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU WALIKOTA PADANG TAHUN 2008

REVHENSKA, ALBERT T. (2011) PELAKSANAAN WEWENANG K0MISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU WALIKOTA PADANG TAHUN 2008. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Thesis Full Text) OK S1 Hukum 2011 Albert T. Revhenska 05940130.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Pemilihan umum di Indonesia merupakan perwujudan dari sistem demokrasi. Dalam pemilu, masyarakat diberi ruang dalam berapresiasi dalam menentukan hak politiknya untuk lima tahun. Ketentuan penyelenggaraan pemilu bersifat nasional, tetap dan mandiri tersebut ditindaklanjuti dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh KPU. KPU menjalankan tugasnya bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan serta dalam penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU sebagai lembaga independen berfungsi melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Padang (Pemilu Wali Kota) dilaksanakan oleh KPU Kota Padang. Dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota Padang tahun 2008 dijumpai beberapa permasalahan yang mendasar dan membawa pengaruh besar terhadap berlangsungnya Pemilu Walikota Padang 2008, antara lain: Komisi Pemilihan Umum Kota Padang telah menetapkan 5 pasang Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang, Permasalahan berikutnya adalah diundurnya jadwal pemilu yang sebelumnya telah ditetapkan oleh KPUD Kota Padang dari tanggal 17 Oktober 2008 menjadi 23 Oktober 2008, Hal tersebut merupakan permasalahan yang dihadapi KPU. Untuk itulah penulis sangat tertarik membahas mengenai kewenangan pelaksanaan Pemilu Wali Kota oleh KPU kota Padang dengan permasalahan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kota Padang pada Pemilu Walikota Padang Tahun 2008, dan mencari kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Padang dalam pelaksanaan Tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota Padang Tahun 2008 serta penyelesaian kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Padang pada penyelenggaraan Pemilu Walikota Padang Tahun 2008. Penulis menggunakan pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu suatu jenis penelitian tentang kaedah hukum yang berlaku di tengah masyarakat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian penulis Pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kota Padang dapat disimpulkan, adalah KPU merencanakan persiapan pelaksanaan pemilu walikota, yang pertama sekali adalah dengan sosialisasi mengenai system pemilu agar masyarakat paham dengan tata cara pelaksanaan pemilu Wali Kota Padang Tahun 2008. Perencanaan ini menyangkut perencanaan segala aspek. Tahapan tersebut sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009, Kendala yang di temui di lapangan adalah saat, sosialisasi Pemilu berupa, Bagi pemilih pemula kurang memahami hal-hal yang berkaitan dengan pemilu, dikarenakan belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, penundaan jadwal pemilu dikarenakan bulan suci Ramadhan 1429 Hijriah. Penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan pemilu walikota padang tahun 2008, Pemilu Walikota Padang Tahun 2008 harus sesuai dengan tugas dan kewewenangan KPU yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undagan, dan dilakukannya Sosialisasi secara optimal.

Actions (login required)

View Item