PELAKSANAAN FUNGSI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN WILAYAH SUMATERA BARAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN

Muhammad, Irvan (2019) PELAKSANAAN FUNGSI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN WILAYAH SUMATERA BARAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) cover abstrak.pdf - Published Version Download (102kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) bab I.pdf - Published Version Download (371kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) bab IV.pdf - Published Version Download (14kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar pustaka.pdf - Published Version Download (18kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) tesis M Irvan Revisi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (926kB)

Abstract

ABSTRAK Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Pemegang hak juga dibatasi haknya oleh Undang-Undang. Yang dapat mempunyai hak milik hanya WNI dan badan hukum Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Namun tidak jarang perolehan hak atas tanah tersebut, terlebih hak atas tanah berupa hak milik menimbulkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Baik itu karena terjadinya perkawinan campuran, perolehan hak milik bagi orang asing karena pewarisan dari perkawinan campuran dan seorang yang disamping berkewarganegaraan Indonesia juga memiliki kewarganegaraan asing (berkewarganegaraan ganda). Maka identifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Bagaimanakah proses perkawinan campuran menurut hukum perkawinan? (b) Bagaimanakah peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan dalam perkawinan campuran? (c) Bagaimanakah kedudukan hak milik atas tanah karena pewarisan dalam perkawinan campuran? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis empiris. Metode yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan pendekatan terhadap masalah, yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perkawinan percampuran dilaksanakan berdasarkan hukum dari tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Terhadap peralihan hak milik atas tanah akibat pewarisan dalam perkawinan campuran adalah sama dengan peralihan hak milik has tanah akibat pewarisan lainnya. Sepanjang pewaris yang melakukan perkawinan campur yang melakukan perjanjian pisah harta dengan pasangannya untuk dapat memiliki hak atas tanah. Bagi pasangan yang belum melakukan perjanjian pisah harta, maka putusan MK No. 69/PUU/XII/2015 telah memperluas makna perjanjian kawin dan memberi kesempatan kepada pasangan yang melakukan perjanjian pisah harta setelah perkawinan berlangsung. Dan terhadap ahli waris yang dalam perkawinan campuran tetap dapat memiliki warisan berupa hak milik atas tanah. Namun jika ahli waris tersebut merupakan WNA, maka ahli waris tersebut harus melepaskan haknya paling lama dalam waktu satu tahun. Hak milik atas tanah, pewarisan, perkawinan campuran

Actions (login required)

View Item