PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (PASAL 170 KUHP)

Hardian, Ferli (2011) PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (PASAL 170 KUHP). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Tesis full text) OK S1 Hukum 2011 Ferli Hardian 06140205.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penulisan ini mengkaji dan menjawab permasalahan tentang bagaimana penerapan Pasal 170 (1) KUHP tentang tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka di Pengadilan Negeri Bukittinggi serta dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dalam Pasal 170 (1) KUHP. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan pendekatan yuridis sosiologis yang didukung pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan mengadakan pendekatan terhadap norma hukum yang berlaku serta melihat fakta dilapangan, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengadakan penelitian dilapangan terhadap fakta-fakta dengan cara melakukan wawancara yang ada hubungannya dengan permasalahan skripsi ini. Berdasarkan penulisan ini diperoleh hasil bahwa Penerapan Pidana Pasal 170 (I) KUHP terhadap Pelaku tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka (pengeroyokan) jauh berbeda dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal tersebut. Pidana yang dijatuhkan hakim ternyata lebih ringan yaitu 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari penjara dikurangi masa tahanan dibanding dengan ancaman pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan. Ini dikarenakan Terdakwa masih tergolong anak dibawah umur dan terdakwa mengakui terus terang perbuatnnya, merasa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatnnya. Selain itu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku didasari pada unsur yuridis dan unsur non-yuridis. Unsur yuridis didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan unsur nonyuridis didasarkan aspek psikologis, sosiologis dan filosofis.

Actions (login required)

View Item