PAGANG GADAI DAN AKIBAT HUKUMNYA DI NAGARI PANYALAIAN KABUPATEN TANAH DATAR

Muhammad, Gazali Iqbal (2025) PAGANG GADAI DAN AKIBAT HUKUMNYA DI NAGARI PANYALAIAN KABUPATEN TANAH DATAR. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Dan Abstrak) Cover Dan Abstrak.pdf - Published Version Download (609kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (628kB)
	Text (BAB IV PENUTUP) BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (486kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (525kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skipsy.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Tanah dalam sistem adat Minangkabau merupakan simbol keberadaan suatu kaum, karena di dalamnya melekat asal-usul, kehormatan, serta kesinambungan garis keturunan mereka. Salah satu praktik penguasaan tanah yang masih berlangsung di Minangkabau adalah pagang gadai atau salang pinjam, yakni pengalihan sementara hak garap tanah ulayat dengan mekanisme pengembalian melalui penebusan. Pagang gadai harus ditebus berapapun lamanya sesuai dengan ketentuan adat “gadai ditabui, jua dipalalui”. Disisi lain, jangka waktu gadai telah diatur dalam pasal 7 UU. No.56 Prp. tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian yang menyebutkan bahwa tanah yang telah digadaikan selama lebih dari 7 tahun harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa tebusan. Terdapat pertentangan antara ketentuan dalam hukum adat dan hukum negara terkait dengan mekanisme penebusan. Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan permasalahannya adalah: 1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pagang gadai di Nagari Panyalaian Kabupaten Tanah Datar; dan 2. Bagaimana akibat hukum dari praktik pagang gadai di Nagari Panyalaian Kabupaten Tanah Datar. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis empiris, yang memadukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum adat, serta pengumpulan data lapangan melalui wawancara dengan para pihak bersengketa, ninik mamak, dan pengurus KAN. Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik, mekanisme penyelesaian sengketa, serta akibat hukum pagang gadai. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1. Penyelesaian sengketa awalnya ditempuh melalui jalur non-litigasi dengan mekanisme adat bajanjang naik, batanggo turun dari musyawarah keluarga, kaum, hingga sampai ke Kerapatan Adat Nagari, lalu berlanjut ke jalur litigasi di pengadilan dan dinyatakan niet ontvankelijk verklaard (N.O.) pada tahap kasasi. 2. Akibat hukum dari praktik pagang gadai di Nagari Panyalaian adalah tanah tetap berada dalam penguasaan pihak penerima gadai.

Actions (login required)

View Item