TERHAMBATNYA PEMEKARAN NAGARI ANDURING KECAMATAN 2X11 KAYU TANAM

Riko, Primuzidan (2025) TERHAMBATNYA PEMEKARAN NAGARI ANDURING KECAMATAN 2X11 KAYU TANAM. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (157kB)
	Text (BAB 1 PENDAHULUAN) BAB 1 PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB IV PENUTUP) BAB IV PENUTUP.pdf Download (30kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (147kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini membahas dinamika hubungan antara nagari adat dan nagari administratif dalam konteks rencana pemekaran Nagari Anduring, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Pasca terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 tentang desa. Terjadi perubahan yang cukup signifikan tentang penataan nagari di Sumatera Barat. Perubahan signifikan itu ditandai dengan terjadinya pemekaran nagari yang sangat dinamis. Di Sumatera Barat terjadi peningkatan jumlah Nagari akibat pemekaran dengan motif untuk mendapatkan dana pembangunan dari pusat. Seiring dengan meningkatnya tren pemekaran nagari tersebut, Salah satu nagari di Kabupaten Padang Pariaman yaitu Nagari Anduring mengalami hambatan disebabkan karena mendapatkan penolakan dari KAN (Kerapatan Adat Nagari). Pertanyaan penelitian ini adalah mengapa pemekaran nagari Anduring mengalami hambatan? Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, melalui wawancara mendalam, dan studi dokumen terhadap tokoh adat, perangkat nagari, dan tim pemekaran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori produksi ruang oleh Henri Lefebvre. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong nagari administratif melakukan pemekaran adalah faktor geografis yang membuat pelayanan publik menjadi sulit dan faktor pemerataan pembangunan. Sebaliknya, nagari adat menolak pemekaran untuk mempertahankan struktur adat, melindungi tanah ulayat, serta menjaga sumber daya alam dan potensi ekonomi wilayah Asam Pulau dari pihak luar. Nagari adat dan nagari administratif keduanya memiliki strategi untuk memperjuangkan kepentingannya. Temuan ini memperlihatkan bahwa ruang nagari menjadi arena perebutan kepentingan politik, ekonomi, dan kultural yang dipengaruhi kebijakan negara, struktur adat, dan faktor historis. Pemekaran nagari di Anduring terdapat perbedaan representasi ruang antara nagari menurut adat dan nagari menurut negara. Perbedaan representasi ruang ini menjadi penyebab konflik pemekaran nagari sehingga membuat pemekaran nagari ini mengalami hambatan. Penelitian ini berkontribusi pada kajian sosiologi politik dan menunjukan bahwa pemekaran nagari membutuhkan pendekatan yang holistik dan partisipatif dengan mempertimbangkan struktur adat yang ada di nagari. Kata kunci: nagari adat, nagari administratif, pemekaran nagari, tanah ulayat

Actions (login required)

View Item