PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM SENGKETA PEMBUKTIAN STATUS TANAH ULAYAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 285/PDT/2023/PT PDG)

Frazila, Hanzela (2025) PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM SENGKETA PEMBUKTIAN STATUS TANAH ULAYAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 285/PDT/2023/PT PDG). S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (373kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (634kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (252kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (316kB)
	Text (Tesis Full Text) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji problematika pluralisme hukum dalam sistem agraria Indonesia, yang menciptakan friksi antara hukum negara dan hukum adat Minangkabau terkait sengketa tanah ulayat. Fokusnya adalah pada perbuatan Melawan hukum oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), lembaga yang seharusnya menjadi penjaga adat namun justru bertindak melampaui kewenangannya. Analisis utama dalam studi ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 285/PDT/2023/PT PDG, yang menjadi preseden penting dalam mendefinisikan batas yurisdiksi lembaga adat. Menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus , penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis bentuk perbuatan Melawan hukum yang dilakukan KAN; dan (2) membedah pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KAN terbukti melakukan perbuatan Melawan hukum dalam bentuk tindakan ultra vires (melampaui kewenangan). Tindakan ini diwujudkan melalui penerbitan surat keputusan sepihak yang mengubah status tanah ulayat kaum (hak milik privat-kolektif) menjadi ulayat nagari (aset publik adat). Perbuatan ini secara yuridis memenuhi seluruh unsur kumulatif Pasal 1365 KUHPerdata, karena melanggar hak subjektif kaum dan bertentangan dengan prinsip kepatutan dalam masyarakat. Pertimbangan hukum hakim secara fundamental didasarkan pada superioritas living law (hukum yang hidup) di atas klaim yuridis-formal yang cacat. Hakim memberikan bobot pembuktian yang lebih tinggi pada kombinasi bukti faktual yang saling menguatkan, meliputi yang meliputi: (a) bukti penguasaan fisik secara terus-menerus dan turun-temurun oleh kaum; (b) keterangan saksi-saksi adat yang berfungsi sebagai "arsip hidup" komunitas; dan (c) verifikasi langsung melalui pemeriksaan setempat (descente) yang menegaskan kesesuaian antara dalil gugatan dengan realitas di lapangan.. Kekuatan akumulatif bukti ini mampu mengesampingkan klaim KAN yang hanya berdasar pada produk hukum yang diterbitkan tanpa wewenang, sehingga dinyatakan batal demi hukum (void ab initio). Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Tanah Ulayat, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pembuktian, Putusan Pengadilan.

Actions (login required)

View Item