IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK ATAS TINDAKAN PARENTAL INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION DARI PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Muthia Dianita, Seilina (2025) IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK ATAS TINDAKAN PARENTAL INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION DARI PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Accepted Version Download (337kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (388kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (214kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (384kB)
	Text (Skripsi Full Text) skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Parental international child abduction merupakan persoalan dalam konteks hukum perdata internasional yang diatur dalam Hague Convention 1980 tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional. Penyelesainnya menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama guna memastikan kesejahteraan hidup bagi anak yang terlibat. Secara internasional prinsip ini diatur dalam United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) 1989 tentang Konvensi Hak Anak, dan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian memiliki dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) Bagaimana pengaturan hukum internasional atas tindakan parental international child abduction dari perkawinan campuran dihubungkan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak? (2) Bagaimana implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak atas tindakan parental international child abduction dari perkawinan campuran menurut hukum nasional Indonesia? Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian adalah: (1) Hague Convention 1980 mengupayakan pengembalian anak korban parental international child abduction yang mengacu pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak dimana Pasal 3 (1) UNCRC 1989 menyebutkan bahwa prinsip ini berlaku dalam segala tindakan hukum menyangkut anak. Terdapat instrumen hukum lainnya yang relevan, yaitu Hague Convention 1996 dan Brussels IIb Regulation. (2) Implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak di Indonesia diatur dalam UU Perlindungan Anak yang menjadi pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan terkait parental international child abduction. Adanya perbedaan putusan yang bervariasi dikarenakan terdapat perbedaan hukum dan fakta yang ditemukan pada tiap kasus, sehingga kemampuan dan pemahaman hakim sangat penting. Indonesia belum meratifikasi Hague Convention 1980 dan belum memiliki instrumen hukum khusus terkait parental international child abduction. Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Penculikan Anak Internasional, Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Actions (login required)

View Item