Efektivitas Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Memberikan Perlindungan terhadap Korban Studi Kasus Wilayah Hukum Sumatera Barat

Navia, Dani (2025) Efektivitas Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Memberikan Perlindungan terhadap Korban Studi Kasus Wilayah Hukum Sumatera Barat. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK DANI NAVIA.pdf - Published Version Download (689kB)
	Text (BAB I) TESIS BAB 1.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB AKHIR) TESIS BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (558kB)
	Text (Daftar Pustaka) TESIS DAPUS.pdf - Published Version Download (613kB)
	Text (Tesis Full Text) TESIS FULL WATERMARK - DANI NAVIA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pasal 23 menegaskan bahwa setiap kasus kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali untuk pelaku anak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas penerapan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban di wilayah hukum Sumatera Barat. Penelitian ini menjelaskan tentang efektivitas penerapan hukum Pasal 23 UU TPKS, kendala dalam penerapan Pasal 23 UU TPKS dalam menyelesaikan perkara melalui peradilan, dan upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala penerapan Pasal 23 UU TPKS tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, data dikumpulkan dari wawancara dengan aparat penegak hukum, lembaga pendamping korban, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi Pasal 23 UU TPKS tersebut efektif atau tidak yatiu faktor hukum itu sendiri, lalu faktor penegak hukumnya, lalu faktor sarana prasarananya, lalu faktor masyarakat dan budayanya. Meskipun UU TPKS telah diimplementasikan, terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas penerapannya. Kendala tersebut meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi UU TPKS, minimnya sosialisasi dan pelatihan teknis, serta tekanan sosial dari keluarga korban yang sering kali mendorong penyelesaian secara non-litigasi, inkonsistensi dalam penggunaan dasar hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, penguatan prosedur administrasi dalam penanganan kasus, serta peningkatan kesadaran hukum di masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan efektivitas penerapan Pasal 23 UU TPKS dapat ditingkatkan, sehingga perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dapat terwujud secara optimal.

Actions (login required)

View Item