PENETAPAN BATAS BIDANG TANAH DALAM PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP UNTUK KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KOTA BUKITTINGGI

Nugraha, Ferdy (2025) PENETAPAN BATAS BIDANG TANAH DALAM PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP UNTUK KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KOTA BUKITTINGGI. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) 01_COVER DAN ABSTRAK_FERDY NUGRAHA_2120113019.pdf - Published Version Download (365kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04_DAFTAR PUSTAKA_FERDY NUGRAHA_2120113019.pdf - Published Version Download (337kB)
	Text (Tesis Full) 05_FERDY NUGRAHA-2120113019_FULL THESIS + LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text (Akhir/Penutup) 03_PENUTUP_FERDY NUGRAHA_2120113019.pdf - Published Version Download (325kB)
	Text (Bab I) 02_THESIS_BAB I_FERDY NUGRAHA_2120113019.pdf - Published Version Download (576kB)

Abstract

Abstrak Penetapan batas bidang tanah merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Namun dalam praktiknya, penetapan batas seringkali menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait kesepakatan batas antar pemilik bidang tanah yang berbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penetapan batas bidang tanah dalam PTSL di Kota Bukittinggi, serta implikasinya terhadap kepastian hukum hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode empiris deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan petugas pertanahan, peserta PTSL, dan tokoh masyarakat, serta observasi terhadap pelaksanaan penetapan batas di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penetapan batas masih menghadapi kendala dalam penerapan asas contradictoire delimitatie, terutama ketika pemilik bidang berbatasan tidak diketahui atau tidak dapat hadir. Dalam kondisi tersebut, batas ditetapkan secara sepihak dengan dukungan saksi dan dokumentasi, yang berimplikasi pada lemahnya jaminan kepastian hukum. Meskipun demikian, keberhasilan PTSL dalam mendata seluruh bidang tanah tetap memberikan manfaat dalam hal tersedianya informasi pertanahan yang lebih komprehensif dan tertib secara administratif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tujuan utama pendaftaran tanah, yaitu kepastian hukum, belum sepenuhnya tercapai, namun dapat diwujudkan secara bertahap dengan terlebih dahulu mengoptimalkan penyediaan informasi pertanahan. Penulis menyarankan agar dilakukan penguatan pada aspek partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas petugas lapangan. Kata kunci: penetapan batas, Pendaftaran Tanah , kepastian hukum.

Actions (login required)

View Item