PENERAPAN FREE PRIOR AND INFORMED CONSENT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SEBAGAI HAK MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA

Jasim, Rahmi (2025) PENERAPAN FREE PRIOR AND INFORMED CONSENT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SEBAGAI HAK MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA. S3 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) Cover dan Abstrak(7).pdf - Published Version Download (538kB)
	Text (Bab I) BAB I Pendahuluan(1).pdf - Published Version Download (451kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB IV Penutup(1).pdf - Published Version Download (120kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka 2.pdf - Published Version Download (498kB)
	Text (Disertasi Full) DISERTASI FULL RAHMI JASIM_compressed-2_compressed.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK PENERAPAN FREE PRIOR AND INFORMED CONSENT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SEBAGAI HAK MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA Rahmi Jasim, No. Bp. 2030112015, Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2025 Disertasi ini mengkaji penerapan Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam pengelolaan sumber daya air sebagai hak Masyarakat adat di Indonesia. FPIC merupakan hak yang diakui dalam hukum internasional, khususnya dalam United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), yang menjamin masyarakat adat untuk memberikan persetujuan secara bebas, tanpa paksaan, berdasarkan informasi yang memadai dan dilakukan sebelum adanya keputusan yang memengaruhi wilayah adat mereka. Meskipun telah mendapat pengakuan secara substansial dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, penerapan FPIC dalam sektor sumber daya air belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini juga menyoroti dominasi pelaksanaan Hak Menguasai Negara (HMN) yang sering kali mengabaikan hak masyarakat adat, lemahnya norma perlindungan terhadap wilayah ulayat dalam regulasi sumber daya air, serta berbagai konflik yang melibatkan masyarakat adat sebagai subjek hukum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh studi empiris, disertasi ini menganalisis peraturan perundang- undangan, praktik pengelolaan di lapangan, dan studi kasus di berbagai wilayah adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FPIC dapat dijadikan sebagai sarana perlindungan hak Masyarakat adat atas sumber daya air di Indonesia, dan sebagai instrument internasional FPIC mengikat Indonesia secara yuridis dan moral. Diperlukan penguatan landasan yuridis FPIC melalui legislasi nasional, integrasi ke dalam sistem perizinan, serta penguatan kelembagaan dan regulasi lokal berbasis kearifan adat guna menjamin penerapannya secara efektif dan berkeadilan di wilayah masyarakat adat. Kata Kunci : FPIC, masyarakat adat, sumber daya air, dan perlindungan hukum

Actions (login required)

View Item