PENERAPAN PASAL 17 UNDANG UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PUTUSAN NOMOR 2/MKMK/L/11/2023 TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

Harahap, Adhyaksa Kesuma (2025) PENERAPAN PASAL 17 UNDANG UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PUTUSAN NOMOR 2/MKMK/L/11/2023 TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Dan Abstrak) ABSTRAK.pdf - Published Version Download (692kB)
	Text (BAB 1(Pendahuluan)) PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (452kB)
	Text (BAB 5 (Penutup/Kesimpulan)) PENUTUP.pdf - Published Version Download (340kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (321kB)
	Text (Tugas Akhir Full Text) skripsi denga turnitirn.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar utama dalam negara hukum yang memiliki peran penting untuk menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi dasar penyelenggaraan peradilan yang berintegritas, termasuk pengaturan mengenai kode etik dan perilaku hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 17. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023, serta menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim Anwar Usman. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas res judicata pro veritate habetur menjadikan setiap putusan hakim harus dianggap benar dan bersifat final. Namun, dalam kasus Anwar Usman, putusan tersebut mengandung antinomi hukum karena bertentangan dengan asas integritas dan independensi lembaga peradilan. Tindakan yang dilakukan oleh Anwar Usman tidak hanya merupakan pelanggaran etik, tetapi juga termasuk perbuatan melawan hukum berupa nepotisme. Oleh karena itu, sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012, seharusnya yang bersangkutan diberhentikan sementara hingga terdapat pembuktian hukum yang sah, dan dapat pula dikenai pertanggungjawaban pidana.

Actions (login required)

View Item