TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK SEWA RAHIM ATAU SUROGASI DALAM PANDANGAN SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Harahap, Irawani Soleman (2025) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK SEWA RAHIM ATAU SUROGASI DALAM PANDANGAN SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) (Cover & Abstrak).pdf - Published Version Download (551kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) (BAB I PENDAHULUAN).pdf - Published Version Download (214kB)
	Text (BAB IV PENUTUP) (BAB IV PENUTUP).pdf - Published Version Download (40kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) (DAFTAR PUSTAKA).pdf - Published Version Download (200kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) (Skripsi Full Text).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (707kB) | Request a copy

Abstract

Kemajuan teknologi reproduksi berbantu (Assisted Reproductive Technology/ART), khususnya praktik sewa rahim (surogasi), telah menimbulkan persoalan hukum, etika, dan hak asasi manusia yang kompleks. Surogasi, yakni praktik di mana seorang perempuan mengandung anak untuk kemudian diserahkan kepada pihak lain, masih menjadi perdebatan di Indonesia karena belum adanya pengaturan hukum positif yang secara eksplisit mengatur mengenai legalitas, batasan, maupun perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik ini. Kekosongan hukum tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat berimplikasi serius terhadap perlindungan martabat perempuan sebagai ibu pengganti dan hak-hak anak yang dilahirkan dari praktik ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan sistem hukum pidana di Indonesia terhadap praktik surogasi serta membandingkannya dengan pengaturan di beberapa negara lain dari sudut pandang hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin, serta studi kasus yang mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun praktik sewa rahim belum secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, praktik ini berpotensi melanggar sejumlah ketentuan pidana seperti pemalsuan identitas (Pasal 263 KUHP), eksploitasi perempuan (UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO), dan bahkan perdagangan anak. Selain itu, praktik surogasi yang bersifat komersial juga dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan norma moral yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Hasil perbandingan dengan negara-negara seperti India, Inggris, dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang tegas dan komprehensif sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan praktik ini. Di Indonesia, praktik surogasi masih berlangsung secara diam-diam dan informal, sehingga tidak hanya melanggar asas-asas hukum pidana, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian terhadap status hukum anak, kontrak surogasi, dan perlindungan ibu pengganti dari sisi kesehatan maupun psikologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanpa regulasi yang jelas, praktik sewa rahim dapat menjadi bentuk eksploitasi baru terhadap perempuan dan anak yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu adanya perumusan aturan pidana yang tegas dan berkeadilan untuk mengisi kekosongan hukum, melindungi pihak yang rentan, dan menciptakan sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, serta ideologi Pancasila sebagai dasar negara.

Actions (login required)

View Item