Perjanjian Kerjasama Notaris dengan Bank dalam Memberikan Layanan Jasa-Jasa Notaris di Kota Padang Panjang

Rafif, Naufal Mahdi (2025) Perjanjian Kerjasama Notaris dengan Bank dalam Memberikan Layanan Jasa-Jasa Notaris di Kota Padang Panjang. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (244kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (550kB)
	Text (BAB IV Penutup) BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (200kB)
	Text (Daftar Kepustakaan) Daftar Kepustakaan.pdf - Published Version Download (323kB)
	Text (Tesis Full Text) Tesis Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Pertanggungjawaban Notaris selaku pejabat umum yang membuat akta otentik harus dapat menciptakan ketentuan-ketentuan yang tidak saja menimbulkan kepastian hukum untuk kepentingan masyarakat luas, tetapi sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya khususnya dengan perjanjian kerjasama Notaris dengan Bank. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1.) Bagaimana kedudukan perjanjian kerjasama Notaris dengan pihak Bank dalam memberikan layanan jasa- jasa Notaris di Kota Padang Panjang? 2.) Bagaimana penerapan perjanjian kerjasama Notaris dengan pihak Bank dalam memberikan layanan jasa-jasa Notaris di Kota Padang Panjang? Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu Yuridis Empiris, dengan Lokasi penelitian di Kota Padang Panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan perjanjian kerja sama antara Notaris dan Bank dalam memberikan layanan jasa-jasa Notaris berpotensi mengurangi independensi Notaris, sehingga cenderung berpihak kepada Bank. Segala permintaan Bank dilaksanakan oleh Notaris sesuai keinginan dan kebutuhan Bank, yang berdampak pada keberpihakan Notaris dan mengurangi kemandiriannya dalam menjalankan jabatan. Secara praktik, perjanjian kerjasama tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata terkait adanya sebab yang tidak terlarang, yang berimplikasi pada batalnya perjanjian demi hukum. Penerapan perjanjian kerjasama antara Notaris dan Bank dalam penyediaan layanan jasa-jasa Notaris dilakukan melalui mekanisme formal yang telah disepakati bersama. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kerjasama ini menghadapi kendala seperti ketidakseragaman prosedur, keterbatasan koordinasi antara Notaris dan pihak Bank, serta adanya tekanan administratif. Dengan demikian, meskipun kerjasama Notaris dan Bank memberikan kemudahan dalam layanan hukum, keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada mekanisme yang jelas, koordinasi yang baik, serta komitmen Notaris untuk menjaga profesionalisme dan integritas jabatan, sehingga tujuan layanan hukum yang akuntabel dan terpercaya dapat tercapai.

Actions (login required)

View Item